BOLMORA.COM,SULUT – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut, Senin (27/10/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Di rapat,Cindy Wurangian, Sekretaris Komisi IV mengapresiasi hasil kerja Dispora dan Dinas Kebudayaan Sulut yang mulai menunjukkan capaian nyata melalui berbagai kegiatan.
Ia mencontohkan kegiatan yang telah dilaksanakan di museum di bawah Dinas Kebudayaan serta sejumlah kejuaraan olahraga yang diikuti atlet Sulut dan menghasilkan prestasi membanggakan.
Capaian tersebut, menurutnya, perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui program yang terarah serta dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
Secara khusus, Cindy menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dispora Sulut, Dr. Drs. Audy Ronald Richard Pangemanan, atas pola pikir dan cara kerjanya dalam memimpin instansi tersebut.
Namun selain apresiasi Cindy juga menyarankan agar Dispora Sulut secara aktif hadir ditengah para atlet. Menurutnya, lahirnya atlet berprestasi bukanlah proses instan. Dibutuhkan latihan konsisten, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai agar potensi atlet daerah dapat berkembang maksimal.
“Jangan sampai Sulut kehilangan atlet potensial hanya karena minimnya kesempatan dan perhatian dari pemerintah. Bukan karena mereka tidak berpotensi atau tidak mampu, tapi mereka tidak diberi kesempatan. Pemerintah harus aktif hadir di situ. Jangan nanti mereka sudah jadi juara baru basisip di situ,” tegas Cindy.
Ia mengingatkan, pembinaan atlet harus menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran Dispora. Dengan dukungan yang tepat sejak awal, atlet Sulut diharapkan mampu berkembang dan bersaing di berbagai kejuaraan.
Selain itu, Cindy meminta Dispora dan Dinas Kebudayaan menyiapkan data pendukung secara terperinci apabila terdapat kebutuhan mendesak yang memerlukan tambahan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.
Ia menyarankan agar kedua perangkat daerah memprioritaskan satu atau dua kebutuhan yang benar-benar mendesak, disertai alasan dan data yang jelas.
“Kalau benar-benar ada yang urgent, kami butuh data pendukung yang detail. Fokus saja satu atau dua yang benar-benar dibutuhkan dengan data pendukungnya untuk kami bawa di Banggar. Kami tidak bisa menjamin, tapi paling tidak kami akan berupaya,” ungkapnya.
Menurut Cindy, langkah tersebut diperlukan agar usulan tambahan anggaran memiliki dasar yang kuat dan dapat diperjuangkan sesuai kebutuhan prioritas masing-masing perangkat daerah.
(Jane)
