BOLMORA.COM,SULUT – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, mengingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulut agar tidak terjebak pada target penyerapan anggaran semata. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendukung pencapaian program kerja dan memberikan hasil yang terukur.
Penegasan itu disampaikan Cindy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dispora Sulut, Selasa (27/10/2026), dalam pembahasan perencanaan anggaran pada Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Cindy, realisasi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar dana yang terserap. Hal yang lebih penting adalah kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan program yang telah direncanakan.
“Bukan hanya pada penyerapan anggaran, tapi yang terpenting adalah dalam penyerapan anggaran harus mencapai tujuan program kerja,” kata Cindy.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan rencana anggaran Dispora Sulut yang mencapai Rp20,4 miliar untuk tahun 2027.
Kepala Dispora Sulut, Audy Pangemanan, menjelaskan bahwa anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai empat program, 15 kegiatan, dan 37 subkegiatan.
Komposisi belanja meliputi Rp9,96 miliar untuk belanja pegawai, Rp9,73 miliar untuk belanja barang dan jasa, Rp501,18 juta untuk belanja hibah, serta Rp219,96 juta untuk belanja modal.
Audy mengungkapkan, besarnya kebutuhan belanja pegawai berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan bagi 54 PNS dan 55 P3K di lingkungan Dispora Sulut.
Kebutuhan gaji mencapai sekitar Rp7,40 miliar, sementara tambahan penghasilan pegawai dialokasikan sekitar Rp2,5 miliar.
Audy menyebut, kebutuhan tersebut merupakan bagian dari belanja yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan.
Di tengah kebutuhan operasional tersebut, Cindy juga menegaskan bahwa Komisi IV siap memperjuangkan usulan tambahan anggaran apabila terdapat kebutuhan yang benar-benar mendesak.
Namun, ia meminta Dispora menyiapkan data pendukung yang memadai agar usulan tersebut dapat dibahas dan diperjuangkan dalam forum Banggar DPRD Sulut.
“Untuk kebutuhan di Banggar kalau memang betul-betul ada yang urgent, sediakan data pendukung untuk kami perjuangkan di Banggar,” tegasnya.
Sikap Komisi IV ini menempatkan efektivitas program sebagai salah satu poin penting dalam pembahasan anggaran Dispora Sulut 2027.
(Jane)
