Hasil Penyelidikan Dugaan Kasus Penyerobotan Tanah di Gogagoman Antara Sientje dan Stella Cs Dinilai Janggal

0
993
Ilustrasi sengketa lahan/Foto: Ist

BOLMORA.COM, HUKRIM — Penanganan perkara dugaan kasus penyerobotan tanah di RT 25, RW 7, Lingkungan IV, Kelurahan Gogagoman, Kotamobagu Barat antara Sientje Mokoginta dan terlapor Stella Cs masih terus bergulir di Polda Sulawesi Utara.

Sejak laporan Sientje Mokoginta dilayangkan pada 13 Februari 2020, penyidik Polda sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait, yang kemudian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Sayangnya, SP2HP tersebut dinilai janggal oleh pihak pelapor. Menurut Ing Mokoginta yang mewakili Sientje Mokoginta mengatakan pasal yang diberikan oleh penyidik Polda Sulut tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. 

Ia menilai seharusnya penyidik menggunakan pasal 385 KUHP untuk melindungi pemilik tanah yang sah, bukan menggunakan pasal 167 KUHP tentang pemasukan paksa ke suatu rumah diperluas gedung pekarangan tertutup.

Baca juga: Polisi Dalami Kasus Penyerobotan Lahan Tanah Milik Sientje Mokoginta vs Stella Cs

Sehingganya Ing Mokoginta sangat menyesali SP2HP yang sudah dikeluarkan dan kasus yang dilaporkan pun dihentikan. Padahal, sebelumnya, pihaknya sudah berkoordinasi terkait pasal yang akan disangkakan. Yakni menggunakan pasal 385. Namun, setelah proses berjalan dan dilakukan gelar perkara terlapor dikenakan pasal 167.

“Bagaimana mau dimasukan ke unsur-unsur pasal 167 KUHP pemasukan paksa ke suatu rumah diperluas gedung pekarangan tertutup, artinya tidak tepat penerapannya. Seharusnya ke Pasal 385 KUHP adalah pasal untuk melindungi pemilik tanah yang sah,” tegasnya, Selasa (10/11/2020).

Dia juga menilai, bahwa Stela Cs menguasai tanah ini dengan cara menyerobot dan membuat SHM palsu dan ini sudah dibuktikan di PTUN sampai tingkat PK dan adanya tindak lanjuti SK pembatalan dari BPN dan sudah kami umumkan di media cetak terkait SK pencabutan.

“Makanya dugaan pemalsuan data dalam proses pembuatan sertifikat pasal 263 Jo 266 KUHP sudah jelas di ayat 2 yang menggunakan dapat dihukum. Pelakunya siapa, sudah jelas berdasarkan alat bukti, fakta dan hasil lidik serta keterangan saksi,” beber Ing.

Meski demikian, Ing Mokoginta menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah hukum demi mencari keadilan atas perkara tersebut. 

“Semua alat bukti sudah kami pegang terkait kasusnya dan beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus ini,” tandas Ing.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Julest Abast mengatakan, menindaklanjuti kasus tersebut tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan, sampai batas waktu yang ditentukan karena pihak pelapor belum melakukan somasi kepada terlapor sehingga belum memenuhi dasar pasal yang dilaporkan dalam hal ini pasal 167 KUH Pidana.

“Mengacu Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Polri wajib untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” pungkas dia. ***

(Wdr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here