Pansus LKPJ 2025 DPRD Sulut Rampungkan Pembahasan Anggaran – Beri Apresiasi Sekaligus Kritik dan Saran kepada SKPD
DPRD Provinsi Sulawesi Utara resmi membentuk Pansus LKPJ 2025 sejak 25 Maret 2026. Pembahasan penggunaan anggaran 2025 bersama seluruh SKPD tuntas dilaksanakan pada 20 April 2026.
DPRD Provinsi Sulawesi Utara resmi merampungkan seluruh rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025 melalui Pansus yang dibentuk sejak 25 Maret 2026. Pembahasan terakhir bersama tiga SKPD – yakni PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretariat DPRD Sulut – berlangsung pada Senin (20/04/2026).
Selama proses pembahasan, Pansus LKPJ 2025 memberikan apresiasi atas capaian kinerja sejumlah SKPD sekaligus menyampaikan kritik dan saran konstruktif terkait realisasi anggaran tahun 2025. Evaluasi menyeluruh ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pembentukan pansus mengacu pada amanat Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar pembentukan diperkuat melalui Surat Ketua DPRD Nomor 160/DPRD/126/2026 berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi.
Kronologi Pembahasan – dari SKPD hingga Kunjungan Lapangan ke BSG dan Perusahaan Tambang
Pansus LKPJ 2025 membuka rangkaian pembahasan pada 13 April 2026 dengan mengundang mitra kerja Komisi I dan II DPRD Sulut. Keesokan harinya, sesi pembahasan berlanjut bersama mitra kerja Komisi III dan IV secara berurutan dan terstruktur.
Pada 15–16 April 2026, pansus turun langsung ke lapangan untuk meninjau BSG, PT. MSM, dan PT. JRBM. Kunjungan lapangan ini memungkinkan anggota pansus memverifikasi data realisasi anggaran secara faktual di lapangan, bukan hanya dari laporan tertulis semata.
Pembahasan akhir pada 20 April 2026 bersama PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretariat DPRD Sulut menandai tuntas nya seluruh siklus evaluasi anggaran 2025. Dengan demikian, Pansus LKPJ 2025 berhasil menyelesaikan tugasnya secara komprehensif dalam kurun waktu yang terencana.
Tahapan Pembahasan Pansus LKPJ 2025
| Tanggal | Kegiatan |
|---|---|
| 25 Maret 2026 | Pembentukan Pansus LKPJ 2025 via Rapat Paripurna DPRD Sulut |
| 13 April 2026 | Pembahasan bersama mitra kerja Komisi I & II |
| 14 April 2026 | Pembahasan bersama mitra kerja Komisi III & IV |
| 15–16 April 2026 | Kunjungan lapangan ke BSG, PT. MSM, dan PT. JRBM |
| 20 April 2026 | Pembahasan akhir: PUPR, Dinas LH, dan Sekretariat DPRD Sulut |
Susunan Lengkap Personil Pansus LKPJ 2025 DPRD Sulut
Pansus LKPJ 2025 dipimpin oleh Rasky Mokodompit sebagai Ketua yang ditetapkan berdasarkan usulan fraksi-fraksi di DPRD Sulut. Tim pansus melibatkan perwakilan lintas fraksi untuk memastikan pembahasan anggaran berlangsung secara proporsional dan berimbang.
| Jabatan / Fraksi | Nama Anggota |
|---|---|
| Koordinator | dr. Fransiskus Silangen, Sp.B., KBD · dr. Michaela Paruntu, MARS · Royke Anter, S.E., M.E. · Stella Runtuwene, A.Md |
| F-PDI Perjuangan | Dra. Vonny J. Paat · Hj. Muslimah Mongilong · Jeane Laluyan · Berty Kapojos · Dr. Tony Supit · Dr. Ir. Royke O. Roring · Remly Kandoli |
| F-Partai Golkar | Priscilla C. Wurangian · Razky Mokodompit |
| F-Partai Demokrat | Ronald Sampel · Angelia Wenas |
| F-Partai NasDem | Nick Lomban · Prof. Dr. Julyeta Runtuwene |
| F-Partai Gerindra | Louis Schramm · Muliadi Paputungan |
Komposisi pansus yang melibatkan lima fraksi ini mencerminkan mekanisme checks and balances yang berjalan di internal DPRD Sulut. Representasi lintas partai memastikan evaluasi anggaran tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan objektif terhadap kinerja Pemprov Sulut sepanjang 2025.
- Pansus LKPj DPRD Bolmong Mulai Melaksanakan Pembahasan Bersama OPD
- Pansus DPRD Bolmong Gelar Rapat Bersama OPD
