Regional

Krisis Beras Mulai Landa Sulut, Deprov Tegaskan Pemprov Segera Ambil Langkah Antisipasi

BOLMORA.COM, SULUT – Musim kemarau mulai melanda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Sulitnya para petani menanam padi disebabkan ketersediaan air yang mengaliri irigasi semakin berkurang bahkan ada yang kering.

Kuatir, sejumlah anggota DPRD Sulut angkat bicara. Saat rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 berlangsung, persoalan ini jadi topik utama.

Pun, dihimbau agar Pemprov Sulut segera ambil langkah antisipasi.

Seperti disampaikan Jems Tuuk salah satu anggota Banggar bahwa Bolmong Raya merupakan lumbung beras di Sulut kini mengalami kekurangan beras.

“Itu daerah lumbung beras, bagaimana dengan Manado yang tidak ada sawah?,” ucap Legislator dua periode di DPRD Sulut ini.

Tuuk bahkan mempertanyakan mengapa penambahan anggaran justru lebih besar di Rumah Sakit daripada di Dinas Sosial.

Padahal menurut dia, di situasi krisis beras ini seharusnya ketersediaan anggaran di Dinas Sosial bisa membantu masyarakat dengan memberikan bantuan beras.

Senada juga disampaikan Stella Runtuwene. Dirinya heran kenapa di Dinas Pangan tidak ada tambahan anggaran.  yang minta agar di perubahan atas APBD tahun anggaran 2023 ini agar asda anggaran untuk pembelian beras untuk tiga bulan akhir tahun ini.

“Dinas pangan kenapa tidak diberikan penambahan anggaran? padahal situasi di lapangan saat ini warga butuh bantuan pemerintah, bagaimana masyarakat bisa bekerja dengan baik,” seruh politisi dari Partai Nasdem ini.

Sedangkan anggota Banggar lain yaitu Amir Liputo juga berpendapat sama.

“Masyarakat kurang mampu saat ini berteriak harga beras yang melonjak, untuk harga beras kwalitas paling bawah kini dibanrol Rp.75 ribu untuk lima kilogram, sudah mahal dan susah dicari lagi, harusnya ada plot anggaran ke dinas pangan,” kata Legislator Dapil Manado ini.

Disamping ketersediaan beras, Liputo juga ungkap soal ketersediaan air bersih. Menurutnya, instansi terkait bisa melakukan pembagian air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bsrsih dengan menggunakan kendaraan tangki air.

Sementara Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen berpendapat, jika terjadi lamanya proses administrasi di Dinas Pangan sebaiknya dialihkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG).

(Jane)

Editor

Berita yang masuk dari semua Biro akan di Edit terlebih dahulu oleh Tim Editor Media Bolmora.com kemudian di publish.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button