BOLMORA.COM,SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai membuka postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total pendapatan daerah yang dirancang mencapai Rp3,24 triliun.
Rancangan tersebut disampaikan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang salah satu agendanya membahas Penyampaian/Penjelasan Ranperda tentang APBD Sulut Tahun Anggaran 2027,Senin (21/9/2026).
Penyusunan RAPBD 2027 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati Pemprov Sulut bersama DPRD pada 14 Agustus 2026.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3.242.800.386.069, sementara belanja daerah mencapai Rp3.043.414.584.637. Selain itu, penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp41.237.530.000, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp240.623.331.432.
Gubernur dalam sambutan menegaskan, penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan riil pendapatan daerah serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan RKPD, KUA dan PPAS.
Dalam pengelolaan fiskal, pemerintah daerah menerapkan tiga prinsip utama, yakni kehati-hatian, adaptif dan antisipatif, untuk merespons dinamika fiskal nasional maupun global.
Postur RAPBD 2027 juga masih terbuka terhadap penyesuaian. Pasalnya, alokasi definitif Dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk DAU, DBH dan DAK dari pemerintah pusat, belum ditetapkan secara final.
Karena itu, ketika alokasi TKD definitif diterbitkan, postur RAPBD 2027 akan disesuaikan dalam tahapan pembahasan bersama DPRD.
Penyesuaian tersebut ditegaskan harus dilakukan secara transparan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap delapan prioritas pembangunan daerah serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Di tengah upaya menjaga ruang fiskal, Pemprov Sulut menyatakan tetap menempatkan belanja yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai prioritas.
Untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sinergi APBN dengan pemerintah pusat hingga pengembangan creative financing melalui skema KPBU, CSR BUMN dan sektor swasta.
Disiplin fiskal juga diterapkan dalam memperhitungkan pembayaran kewajiban cicilan utang kepada PT SMI.
Dengan penyampaian RAPBD tersebut, Pemprov Sulut berharap pembahasan APBD 2027 dapat dilakukan secara intensif dan mendalam bersama DPRD, dengan tetap mengikuti tahapan serta mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Jane)
