Sulut Raih Insentif Fiskal Rp2 Miliar, Perubahan APBD 2026 Fokus Program Pro-Rakyat

BOLMORA.COM,SULUT – Pemerintah Provinsi Sulut meraih predikat Terbaik 1 Kategori Akses Penduduk Terhadap Layanan Pendidikan dalam ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi.
Prestasi tersebut membawa dampak langsung terhadap fiskal daerah. Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp2 miliar kepada Pemprov Sulut.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang juga mengagendakan Pengambilan Keputusan atas Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026,Senin (21/9/2026) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut,dr.Fransiscus Andi Silangen.
Gubernur Sulut,Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dalam sambutan menyampaikan bahwa insentif fiskal tersebut nantinya akan dimanfaatkan dengan mengacu pada petunjuk teknis kementerian terkait, sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Capaian tersebut disebut sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, seluruh komponen pembangunan dan masyarakat Sulawesi Utara.
Sementara dalam Perubahan APBD 2026, Pemprov Sulut menegaskan fokus anggaran diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup penanganan kondisi mendesak, dukungan terhadap kebutuhan kemanusiaan serta efisiensi dan realokasi anggaran dari kegiatan tertentu menuju program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam proses pembahasannya, Pemprov Sulut juga telah menerima berbagai saran dan masukan konstruktif dari DPRD.
Gubernur menyebutkan Perubahan APBD 2026 bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pengambilan keputusan atas Ranperda Perubahan APBD 2026 menjadi tahapan penting sebelum dokumen tersebut ditetapkan menjadi Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD.
Dengan tahapan tersebut, program dan pelayanan publik yang telah dirancang dapat terus berjalan tanpa mengganggu kesinambungan pembangunan di daerah.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap implementasi Perubahan APBD 2026. Anggaran yang telah disepakati diharapkan dilaksanakan dengan kerja nyata, disiplin, integritas dan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, capaian sebagai daerah berprestasi di bidang akses pendidikan menjadi tambahan energi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Insentif fiskal Rp2 miliar yang diterima Sulut menjadi bagian dari apresiasi pemerintah pusat atas capaian tersebut, dengan penggunaannya akan diarahkan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
(Jane)



