DPRD Bolsel Gelar Paripurna Penyampaian LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 Melalui Vidcom

0
308
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Senin (27/4/2020), menggelar rapat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019
Rapat Paripurna DPRD Bolsel dalam rangka penyampaian LKPj Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019, dengan menggunakan video confenrence

BOLMORA.COM, BOLSEL  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Senin (27/4/2020), menggelar rapat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna kali ini tidak seperti biasanya. Kali ini, rapat paripurna yang dipimpin dan dibuka langsung Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii ini, digelar melalui Video Conference (Vicon), dan diikuti secara virtual oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Sekda Marzanzius Aravan Ohy, para anggota DPRD Bolsel, Sekretaris DPRD Bolsel, para Asisten Setda dan para kepala SKPD, melalui aplikasi zoom di kantor masing masing.

Rapat paripurna ini digelar di dua tempat berbeda, yakni  di gedung DPRD Bolsel dan rumah dinas bupati, yang terhubung langsung melalui video vonference.

Adapun teknis pelaksanaan tetap mengikuti SOP kesehatan pencegahan Covid-19, yakni dengan menerapkan Social Distancing serta Physical Distancing, dengan menggunakan protokol pendukung kesehatan lain, seperti mencuci tangan dengan sabun, handsanitizer dan menggnakan masker.

Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, dalam sambutan membuka rapat paripurna menyampaikan, ini untuk pertama kalinya rapat paripurna yang digelar legislatif dan eksekutif melalui video conference, menyusul merebaknya wabah Covid-19.

Sementara, Bupati Iskandar Kamaru, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, berdasarkan amanat pasal 69 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah diharuskan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

“Laporan keterangan pertanggungjawaban dimaksud secara substantif memuat visi misi kepala daerah dan data umum daerah, penjabaran APBD, dan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian, kebijakan strategis dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan,” ungkapnya.

Menurutnya, secara umum dari gambaran pendapatan daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Maka itu, diperlukan komitmen serta kerja sama dari semua pihak agar dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, yang terdiri atas pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

“Di mana pendapatan daerah Bolsel masih mengandalkan anggaran dari dana perimbangan sebesar 80,75 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,08 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 3,06 persen. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada, serta menggali potensi sumber pendapatan asli daerah lainnya. Selain itu, memotivasi masyarakat agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dalam bentuk badan usaha milik desa (BUMDes) yang dipelopori oleh masyarakat desa,” papar Iskandar.

Pun Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, mengapresiasi Bupati Bolsel yang telah menyampaikan LKPj tahun anggaran 2019.

Dikatakan, dengan adanya keberhasilan yang dicapai Pemkab Bolsel, diharapkan agar terus ditingkatkan untuk mewujudkan berbagai harapan dan keinginan rakyat Bolsel.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama, untuk senantiasa menjaga kemitraan yang harmonis dan kolaborasi serta kontribusi yang baik, sebagai perwujudan dan tanggung jawab dalam mengemban amanah rakyat, tentunya demi kepentingan daerah yang kita cintai. Selanjutnya, DPRD Bolsel akan membentuk panitia khusus (Pansus) LKPj kepala daerah tahun 2019,” pungkas Arifin.

(*/Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here