Jems Tuuk Sebut Telah Terjadi Pelanggaran HAM di Lokasi Pertambangan PT BDL

0
802
Jems Tuuk Sebut TelahTerjadi Pelanggaran HAM di Lokasi Pertambangan PT BDL
Wakil Ketua DPRD Provisi Sulut Victor Maliangkay didampingi Sekertaris Komisi IV Jems Tuuk, dan Wakil Ketua Komisi I Harold Vresly Kaawoan, saat menerima kunjungan Aliansi Masyarakat Adat Desa Toruakat bersama perwakilan AMABOM
Advertisement

BOLMORA.COM, SULUT – Ketua Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) Jems Tuuk, menyebut telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di perkebunan Bolingongot, tepatnya di Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Hal itu dikatakannya saat mendampingi Aliansi Masyarakat Adat Desa Toruakat bersama sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (AMABOM), saat mendatangi gedung DPRD Provinsi Sulut, Senin (4/10/2021), guna menyampaikan aspirasi dan pernyatan sikap terkait insiden yang terjadi di lokasi pertambangan PT Bulawan Daya Lestasi (BDL) pada 27 September 2021 pekan lalu.  

“Padahal, masyarakat adat mendatangi tanah adat dengan tujuan menegakkan hukum adat. Tapi, masyarakat adat yang jadi korban insiden yang terjadi. Saya selaku ketua LKPASI berpendapat bahwa, PT BDL telah melakukan penghinaan, perampokan dan pelecehan terhadap masyarakat adat. Di mana, sesuai Permendagri Nomor: 52 tahun 2018, wilayah ini adalah wilayah adat, masyarakat adat dan hukum adat,” ungkap Jems.

Menurutnya, insiden yang terjadi bukan hanya mencederai hak masyarakat adat Desa Toruakat, tetapi juga seluruh adat dan budaya yang ada di Bolaang Mongondow. 

“Kami secara bersama mengutuk keras insiden yang terjadi di perkebunan Bolingogot. Akibat insidentersebut sehingga telah jatuh korban nyawa. Saya mendesak aparat kepolisian agar dapat menegakan hukum seadilnya kepada pemilik PT BDL,”  imbuh Jems, yang juga anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil Bolmong Raya.

Jems menilai arah penegakan hukum terkait insiden yang terjadi muali berat sebelah. Yang mana, pemilik tidak dilibatkan. Padahal, pemilik PT BDL harusnya bertanggung jawab terkait perampokan hasil kekayaan alam.

“Saya melihat ada pelecehan adat yang nyat-nyatanya melanggar Undang-Undang. Saya minta agar otak dibalik tragedi yang terjadi di perkebunan Bolingogot waktu lalu diberikan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Sebab, tanah tersebut adalah tanah adat Bolaang Mongondow,” cetusnya. 

Ditegaskan pula, PT BDL tidak boleh lagi beroprasi di Bolaang Mongondow, karena tidak memiliki izin dan hanya memecah persatuan masyarakat adat di Bolaang Mongondow. 

“Saya minta agar dibentuk tim pencarian fakta. Komnas HAM harus turun, karena telah terjadi pelanggaran adat yang luar biasa, yakni pembunuhan yang diduga ada keterlibatan pihak tertentu,” pungkas Jems.

Diketahui, pada kunjungan Aliansi Masyarakat Adat Desa Toruakat bersama perwakilan AMABOM tersebut, turut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Maliangkay, dan Wakil Ketua Komisi I Harold Vresly Kaawoan.

(Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here