BOLMORA.COM, JAKARTA — Komisi V DPR-RI menggelar rapat kerja bersama Kemeterian PUPR, Kementerian Desa, dan Kementerian Perhubungan.
Rapat kerja yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi V DPR-RI, Senin (31/08/2020) ini, membahas tentang laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2019, dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.
Dalam kesempatan ini, anggota DPR RI asal Sulut Hi. Herson Mayulu, memberikan apresiasi terhadap pencapaian tiga kementerian tersebut, atas diraihnya opini WTP, walaupun masih banyak catatan-catatan yang hendaknya diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.
“Jika menyorot soal realisasi anggaran, itu bisa dimaklumi. Sebab, ketika terjadi refocusing dan realokasi anggaran, pastinya pihak kementerian kelabakan. Oleh karena itu, serapan anggaran belum sesuai yang diharapkan. Tapi saya yakin, serapan anggaran ini akan maksimal pada akhir tahun anggaran nanti,” ungkapnya.
Ketua Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi V ini, juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri PUPR dan semua jajaran, yang dengan sigap dan cepat memberikan penanganan terhadap bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bolmong (Bolaang Mongondow) dan Kabupaten Bolsel (Bolaang Mongondow Selatan).
“Pada kesempatan ini saya juga perlu melaporkan bahwa, satu hari setelah bencana terjadi, Kepala Balai Jalan dan Kepala Balai Sungai sudah berada di lokasi. Tentu ini memberikan harapan yang baik bagi warga terdampak, walaupun sampai sekarang penanganan secara darurat belum tuntas, karena terkendala cuaca, disebabkan sampai hari ini di daerah saya, hujan deras masih sering mengguyur yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan banjir,” terang Herson.
Hal yang sama juga disampaikannya kepada Kementerian Desa. Karena, di dapilnya (Sulawesi Utara), kerja sama dengan Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten Program P3MD terjalin bagus.
“Undangan saya kepada mereka untuk kordinasi selalu direspon dengan baik,” kata H2M (singkatan nama Hi. Herson Mayulu).
H2M menyebut ada titipan dari para pendamping desa untuk Kemendes. Mereka meminta agar Kemendes menghadirkan satu regulasi yang memberi penguatan peran kepada para pendamping desa. Karena, mereka belum begitu percaya diri.
“Kadang kala dalam penyusunan APBDes, suara mereka tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah desa. Mereka juga menitipkan soal kesejahteraan, karena memang dengan honor yang sekarang ini, rasanya belum cukup. Mudah-mudahan 2021, ada peningkatan,” hapanya.
Menutup penyampaiannya, politisi yang dikenal tegas ini mengatakan, ke depan serupiah pun uang negara yang keluar, harus berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Hal itu saya pikir yang paling penting,” imbuh mantan Bupati Bolsel dua periode ini.
(**)
