BOLMORA.COM, BOLSEL – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bakal diawasi terkait dengan penggunaan media sosial (Medsos).
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolsel Aldy Setiawan Gobel, pengawasan tersebut akan dilakukan pihaknya sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, (MenPAN-RB) Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tentang larangan ASN terlibat politik praktis.
“Jangan sampai ada ASN yang terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena menyalahi aturan saat bermedsos. Misalnya, praktik ujaran kebencian atau hoax, terpengaruh aliran radikal, dan berpolitik praktis,” ungkap Aldy, Selasa (4/2/2020).
Dikatakan, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan tim pemantau medsos.
“Sudah ada dua orang yang kami siapkan, tapi masih dalam tahap perampungan. Mereka nanti akan memantau gerak-gerik ASN di medsos. Nantinya dalam pengawasan, kami akan mempertimbangkan batasan agar tidak melanggar hak privasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bolsel Ahmadi Modeong, sangat mendukung pembentukan tim pemantau ini.
“Memang, ASN harus bijak dan bisa menjaga netralitas. Sebab, landasan prinsip profesi ASN adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, dan mematuhi pemerintahan yang sah,” kata Ahmadi.
Ditambahkan, ASN merupakan perpanjangan tangan negara yang wajib mengikuti aturan dan ideologi Negara, dan taat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
“Saya sangat mendukung Diskominfo untuk membentuk tim khusus, guna mencegah hal-hal semacam yang tidak diinginkan di kalangan ASN.
Tim atau satuan tugas yang dibentuk nantinya, diharapkan memiliki fungsi untuk mengawasi dan membina ASN agar selalu dapat mengamalkan prinsip nilai dasar serta landasan profesi ASN,” pungkasnya.(*)
Editor: Gun Mondo
