Bupati dan Jajaran Pemkab Bolsel Hadiri Sosialisasi Fungsi Bidang DATUN Kejaksaan

0
531
Bupati dan Jajaran Pemkab Bolsel Hadiri Sosialisasi Fungsi Bidang DATUN Kejaksaan
Foto bersama Bupati dan jajaran, serta pihka Kejati Sulut
Advertisement

BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU Bupati Iskandar Kamaru, didampingi Sekda Marzanzius Arvan Ohy, para Assisten, bersama pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Kabupaten Bolsel (Bolaang Mongondow Selatan), menghadiri Sosialisasi Fungsi Bidang DATUN (Perdata Tata Usaha Negara) Kejari (Kejaksaan Negeri), bagi lembaga negara, dan instansi pemerintah se-BMR (Bolaang Mongondow Raya), yang dipusatkan di Hotel Sutanraja Kotamobagu, Rabu (4/3/2020).

Kegiatan dengan tema “Peran DATUN Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kegiatan Proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Guna Mewujudkan Kepastian Investasi” yang dibuka Wakil Kejaksaan Tinggi Sulut (Sulawesi Utara) Albina Dita Prawitaningsih, S.H.,M.H, ini juga dihadiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulut, serta para Jaksa di Kejari Kotamobagu.

Saat membuka sosialisasi, Wakil Kejaksaan Tinggi Sulut Albina Dita Prawitaningsih, S.H., M.H, saat membuka sosialisasi memberikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah se-BMR, bersama jajaran.

Menurutnya, sosialisasi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan proyek strategis nasional.

“Dengan semakin pesatnya pembangunan di segala sektor, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, membuka celah terjadinya masalah hukum, sengketa hokum, serta perkara hokum. Antara lain di Bidang DATUN. Sehingga, untuk mereduksi potensi penyimpangan tersebut, perlu diberikan sosialisasi yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek yang ada di daerah,” ungkapnya.

Olehnya, Bidang DATUN Kejaksaan harus dapat mengambil momentum ini, mengingat tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bidang DATUN memiliki peranan utama dalam melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Selain itu, penyimpangan hukum dapat diminimalisir dengan memanfaatkan JPN (Jaksa Pengacara Negara) secara maksimal. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

“Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia mencegah. Bukan hanya dari sisi korupsi dan pelanggaran hukum lain, tetapi juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” ajak Albina.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Bolsel Iskandar Kamaru, menyamiakan apresiasinya atas terselenggeranya sosialisasi itu.

“Sosialisasi ini patut diapresiasi. Ini merupakan momentum menambah wawasan, terutama bagi aparatur di lingkungan Pemkab Bolsel, dalam menjalankan tugasnya. Selama ini kami memahami pidana umum saja, baik kriminal maupun perdata. Padahal tugas dan kerja kami juga sangat berhubungan dengan tata usaha Negara,” kata Iskandar.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, dan wakil Wali Kota Naoyodo Koerniawan, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo mokoagow, Wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit, para Sekda se-BMR, dan pimpinan pejabat tinggi pratama se-BMR.(*)

Editor: Gun Mondo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here