Ini Hasil Sidang MP-TPTGR Pemkab Bolmong

0
204
Ini Hasil Sidang MP-TPTGR Pemkab Bolmong
Suasana sidang MP-TPTGR Pemkab Bolmong

BOLMORA, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), yang dilaksanakan di ruang Sekretaris Daerah (Sekda), Kantor Bupati Bolmong, Kamis (8/11/2018).

Sidang ini dipimpin oleh Sekda Tahlis Gallang, selaku Ketua Majelis Sidang MP-TPTGR, dan dihadiri Kepala Inspektorat Kabupaten Bolmong Rio Lombone, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Umarudin Amba, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Fico Mokodompit, serta sejumlah anggota MP-TPTGR lainnya.

Dalam sidang tersebut, Tahlis menekankan kepada ASN maupun pihak ketiga untuk segera menyelesaikan TGR. Sebab jika tidak selesai, maka opini Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemkab Bolmong tidak akan berubah.

“Saya harapkan disidang kali ini ada perubahan yang signifikan. Jangan sampai TGR seperti sekarang ini terulang lagi, apalagi kita sedang mengejar opini WTP,’’ imbuhnya.

Menurut dia, selain terdapat sejumlah TGR di tahun anggaran 2017, ada juga TGR yang masih tersisa dari tahun 2005.

”Untuk itu, kami berikan batas waktu untuk segera diselesaikan, karena ini sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan di daerah,” kata Tahlis.

Sementara, Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone mengatakan, sidang ini untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

“Untuk itu, kami mengharapkan kepada seluruh OPD yang masih ada temuan dari aparat pengawas fungsional, baik di Inspektorat, BPK maupun BPKP agar segera melakukan tindak lanjut. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada tindak lanjut dari OPD yang bersangkutan, maka itu menjadi agenda dari MP- TPTGR untuk melakukan persidangan dalam rangka mempercepat tindak lanjut tersebut,” ungkapnya.

Pada pelaksanaan sidang tersebut ada pengembalian TGR sebesar Rp80 juta dari total 90 ASN yang tertuntut. Selain itu, dari 60 desa yang masuk zona merah tertuntut TGR, 50 di antaranya telah melunasi TGR berjumlah Rp1.6 Miliar, dan masih menyisahkan 10 desa yang belum melunasi TGR sebesar Rp190 juta.

(agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here