BOLMORA, BOLMONG – Pemkab Bolmong kini tengah giat-giatnya menginventarisasi aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latif, penyebab diraihnya disclaimer dari LHP tahun 2016 lalu adalah masalah aset.
“Bolmong mendapat disclaimer karena masalah aset yang belum terselesaikan,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Persoalan aset Pemkab Bolmong yang belum diselesaikan, dan menjadi sorotan adalah aset dari Televisi Totabuan (TVT).
Informasi resmi yang berhasil dihimpun media ini menyebutkan, aset TVT yang bernilai lebih dari 1 Miliar tersebut diduga raib sejak 2010 silam.
“Sudah tujuh tahun ini aset tersebut tidak pernah lagi dikembalikan. Mungkin aset tersebut telah hilang,” ungkap sumber yang enggan menyebutkan identitasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bolmong Jultje Tumanduk mengungkapkan, untuk aset TVT telah diinventarisir oleh Dishub atau diahlikan saat pemekaran. Akan tetapi, hingga kini aset yang diserahkan hanya Mobil Dinas (Mobnas) saja.
“Aset TVT hanya Mobil yang dikembal;ikan. Selain itu, kamera, komputer, antena, sudah tidak diketahui keberadaannya,” jelas Jultje, Senin (13/11/2017).
Sementara itu, Kabid Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Fani Irawan Popitod, saat dikonfirmasi mengatakan, aset yang diduga hilang tersebut harus dipertanggungjawabkan.
“Yang pasti, jika aset-aset tersebut tidak dikembalikan, maka kami akan melaporkannya ke pihak berwenang,” tegas Fani.
Sekadar diketahui, televisi kebanggan masyarakat Totabuan itu terakhir beroperasi sejak tahun 2008. TVT juga menjadi televisi lokal pertama di Bolmong Raya (BR), saat Marlina Moha Siahaan masih menjabat sebagai bupati.(**/gnm)
