DPRD Provinsi Sulut Gelar Audiensi dan Koordinasi Bersama Tim Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI

0
180
DPRD Provinsi Sulut Gelar Audiensi dan Koordinasi Bersama Tim Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI
Audiensi dan Koordinasi DPRD Provinsi Sulut bersama KPK RI
Advertisement

BOLMORA.COM, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan audiensi dan koordinasi terkait pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). 

Audiensi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Kamis  (14/4/2021) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fransiscus A. Silangen, didampingi Wakil Ketua Billy Lombok, dan dihadiri oleh para anggota DPRD.

Sementara, dari pihak KPK RI dihadiri Tim Direktorat Korsup Wilayah IV, masing-masing Wahyudi, selaku Kasatgas Bidang Pencegahan, Aprizal, Kasatgas Bidang Penindakan, dan Ifan I.S,  

Ketua DPRD Fransiscus A. Silangen, saat memimpin audiensi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK RI, yang sudah berkenan beraudiensi sekaligus bersilaturahmi ke lembaga DPRD Provinsi Sulut.

“Mudah-mudahan saran dan penekanan-penekanan terkait rambu-rambu aturan menjadi perhatian kami di lembaga DPRD dan penyelenggara Pemerintah Provinsi Sulut,” ungkapnya.

Ditegaskan, DPRD Provinsi Sulut dalam tugasnya terus berupaya menjalankan fungsi sebaik-baiknya, lebih khusus dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan.

“Kami di DPRD Sulut berharap kiranya pertemuan ini menjadi penguat langkah bersama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Provinsi Sulut,” kata Fransiscus.

Sementara Kasatgas Tim Direktorat Korsup KPK RI Bidang Pencegahan Wahyudi, mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan mereka ke DPRD Provinsi Sulut yaitu dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi.

“Tujuan kami dalam rangka supervisi pencegahan korupsi, sekaligus koordinasi dan membangun komunikasi di daerah Provinsi Sulut,” ucapnya.

Dijelaskan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2002 tentang Komisi Penberantasan Tindak Korupsi, yaitu KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

“Perlu diketahui bahwa, fungsi KPK bukan hanya penindakan dan eksekusi, namun juga pencegahan, koordinasi, monitoring dan supervisi, dengan fokus area pada korupsi terkait bisnis, korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait pelayanan publik dan korupsi sumber daya alam,” papar Wahyudi.

Wahyudi berharap agar ada sinkronisasi dan integrasi program pembangunan termasuk pelaksanaan E-Government dan anti korupsi di daerah.

“Di sini kami berharap peran aktif DPRD Provinsi Sulut untuk dapat bersama-sama membangun budaya anti korupsi. Agar tercipta kultur yang sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.

Audiensi dilanjutkan dengan tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan saran, sebelum kegiatan ditutup.

Pada kesempatan ini dilakukan juga penyerahan cenderamata oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut kepada Tim Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Dewan Glady Kawatu, para kabag dan staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulut.

(Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here