Dugaan Penyalahgunaan Dandes di Desa Passi Dilaporkan Warga ke Kejaksaan

0
105
Dugaan Penyalahgunaan Dandes di Desa Passi Dilaporkan Warga ke Kejaksaan
Tampak salah satu warga Desa Passi, saat menyerahkan dokumen pengaduan penyalahgunaan Dandes ke Kejari Kotamobagu

BOLMORA, HUKRIM – Sejumlah warga Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Selasa (30/10/2018), mendatangi Kantoar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, guna melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (Dandes) Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017.

Warga Desa Passi yang terdiri dari Samsir M. Galuwo Wakil Ketua Pemuda dan anggota masyarakat masing-masing Lut Mokodompit, Yani Mokodongan, Syahril Mokoagow, Rahmat Dul Mokodongan serta R. V. Gobel, yang merupakan mantan Sekdes Passi, resmi melaporkan dugaan kasus penyelewengan Dandes TA 2016 – 2017 di desanya.

Menurut salah satu warga, Samsir Galuwo, kedatangan mereka untuk melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyalahgunaan Dandes Tahun Anggaran 2016 dan 2017, yang meliputi Aspek Cacat Wewenang, Cacat Prosedur dan Cacat Substansi.

“Pada TA 2016, sangadi Desa Passi melakukan penyalahgunaan wewenang, karena melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada program pemberdayaan, tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akibat tindakan Sangadi ini, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp79 juta,” ujngkap Samsir.

Menurutnya, Perubahan APBDes TA 2016 juga melanggar Permendagri Nomor 113 tahun 2014, yang menjelaskan bahwa Perubahan APBDes ada syarat-syaratnya. Selain itu, ada juga dugaan pencatutan dan pemalsuan tanda tangan dalam proses pengajuan pencairan ADD dan pembuatan SPj.

“Kami juga melaporkan dugaan rekayasa dokumen APBDes Perubahan TA 2016, karena menurut penjelasan Ketua BPD  Passi, mereka tidak pernah menandatangi dokumen apapun terkait APBDes Perubahan TA 2016,” tuturnya.

Di TA 2017, penyalahgunaan wewenang kembali terjadi karena Sangadi kembali melakukan Perubahan APBDes tanpa pembahasan dengan BPD. Berbeda dengan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016, karena Perubahan APBDes Tahun Anggaran disetujui oleh BPD ketika Musyawarah Desa (Musdes), tetapi ketika pembahasan BPD tidak dilibatkan, sehingga Dokumen APBDes Perubahan TA 2016 diduga adalah Dokumen Rekayasa.

“Bahkan masih banyak lagi temuan yang kami dapatkan terkait pengelolaan ADD dan Dandes  tahun 2016, tapi tidak bisa kami sebutkan di sini,” kata Samsir.

Sementara itu, Kasie Intel Kejarti Kotamobagu Evans E. Sinulingga, yang menerima pengaduan dari masyarakat tersebut, ketika ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Ya, ranah dan peranan dari masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan indikasi pengelolaan Dandes, dan kami akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Inspektorat Daerah, terkait LHP, apakah sudah ada,” singkatnya.

Kepala Inspektorat Rio Lombone, ketika dikonfirmasi masih enggan berpekulasi dalam penanganannya. Dikatakan, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman terlebih dahulu.

“Karena ini aduan masyarakat, maka kami masih akan mengkaji. Saya belum bisa memberikan keterangan terlalu jauh soal itu, karena benar atau tidaknya aduan masyarakat tersebut, kita akan buktikan di lapangan,” tegsa Rio.

(agung) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here