BOLMORA.COM,SULUT – Peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara menjadi momentum penting untuk melihat lebih jauh peran DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam menentukan masa depan daerah.
Tak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran, DPRD Sulut memiliki posisi strategis dalam membentuk kebijakan yang akan menjadi fondasi pembangunan daerah hingga dua dekade mendatang.
Hal itu tercermin dari keterlibatan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara 2025–2044.
Perda RTRW tersebut bukan sekadar regulasi tata ruang, tetapi menjadi salah satu instrumen penting yang akan menentukan bagaimana wilayah Sulawesi Utara dimanfaatkan, dikembangkan dan dilindungi selama 20 tahun ke depan.
Mulai dari kawasan permukiman, infrastruktur, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan investasi, pertanian, pariwisata, hingga wilayah pesisir dan kepulauan, arah pemanfaatannya harus mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan.
Di titik inilah peran DPRD Sulut menjadi penting. Melalui fungsi legislasi, DPRD ikut memastikan kebijakan tata ruang memiliki dasar hukum sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.
Keputusan DPRD bersama pemerintah daerah hari ini akan memberikan dampak yang jauh melampaui satu periode pemerintahan.
RTRW 2025–2044 menjadi contoh bahwa kebijakan daerah yang lahir melalui proses pembahasan eksekutif dan legislatif dapat menjadi fondasi pembangunan lintas pemerintahan.
Artinya, DPRD Sulut tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan pembangunan tahun berjalan, tetapi juga ikut meletakkan kerangka pembangunan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Dalam proses tersebut, dinamika pembahasan, penajaman gagasan hingga perbedaan pandangan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi daerah. Namun, seluruh proses diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Selain fungsi legislasi, DPRD Sulut memiliki fungsi anggaran yang menentukan bagaimana sumber daya keuangan daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan.
Peran tersebut menjadi semakin penting ketika Sulawesi Utara menghadapi tantangan ekonomi, keterbatasan ruang fiskal, inflasi dan kebutuhan peningkatan lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi Sulut pada Triwulan II 2026 tercatat 5,42 persen. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka masih berada di angka 5,85 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Kebijakan anggaran juga perlu diarahkan agar pertumbuhan mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Di sinilah DPRD menjalankan fungsi anggaran sekaligus pengawasan, memastikan program dan penggunaan APBD tetap berada pada jalur prioritas pembangunan yang telah disepakati.
Selama periode tersebut, Sulawesi Utara akan menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, lingkungan, demografi hingga perkembangan kawasan. Karena itu, kebijakan yang disusun hari ini harus memiliki visi jangka panjang.
DPRD Sulut melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan memiliki ruang strategis untuk terus mengawal agar arah pembangunan tetap konsisten, termasuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak keluar dari kepentingan masyarakat dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Peran tersebut juga menjadi penting dalam memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat pertumbuhan, tetapi menjangkau kabupaten/kota, kawasan pesisir dan wilayah kepulauan.
Semangat tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Jika pemerintah menjalankan program pembangunan, DPRD memiliki fungsi memastikan kebijakan tersebut memiliki dasar regulasi, dukungan anggaran dan pengawasan yang memadai.
Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan yang dibuat mampu menjadi fondasi bagi Sulawesi Utara hingga 2044.
DPRD Sulut bukan hanya bagian dari proses pembangunan hari ini, tetapi juga memiliki peran dalam meletakkan arah pembangunan yang akan menentukan wajah Sulawesi Utara dua dekade mendatang.
(Jane)
