Tiga Hal Ini Jadi Sorotan H2M dalam RDP Bersama Mitra Kerja Komisi V DPR RI

0
602
Tiga Hal Ini Jadi Sorotan H2M dalam RDP Bersama Mitra Kerja Komisi V DPR RI
Anggota DPR Ri asal Sulut HI. Herson Mayulu

BOLMORA.COM, JAKARTA — Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja, dalam hal ini Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (8/09/2020).

Dalam penyampaiannya, Anggota Komisi V DPR RI Hi. Herson Mayulu, S.IP, menyoroti tiga hal. Pertama soal permainan tender oknum-oknum yang ada di balai pelaksana Kementerian PUPR, yang ada di 34 daerah.

“Meski Kepala Balainya baru, tapi kalau stafnya tidak diganti, itu sama saja. Mereka inilah pemain-pemain di sana. Ini perlu diperhatikan oleh ibu sekjen,” terang Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi V ini.

Menurut H2M (singkatan nama Hi. Herson Mayulu), kenapa harus jadi perhatian, karena ada begitu banyak karyawan di sana yang sudah puluhan tahun tugas, namun tidak pernah diganti.

“Nah, mereka inilah yang jadi pemain kelas kakap, mengatur ngatur tender di daerah, bahkan mereka yang membuat penawaran dari perusahaan-perusahaan yang ikut tender,” cetusnya.  

Mantan Bupati Bolsel dua periode ini pun meminta kiranya Menteri PUPR atau Dirjen bisa merotasi atau mengganti ASN yang sudah terlalu lama bertugas di suatu daerah.

“Mereka kan PNS, tempatkan di seluruh wilayah nusantara. Contoh misalnya yang sudah puluhan tahun di Manado, bisa pindah ke Aceh. Ini bahkan ada yang sampai pensiun di sana, nanti nama-namanya saya kasih langsung ke pak Menteri,” ujar H2M.

Selanjutnya, Herson menyoroti pengawasan Irjen yang ada di Kementerian PUPR dalam proses lelang tender di daerah, yang dinilai sarat permainan.

“Perencanaan yang baik itu, jika dari awal sudah melibatkan pengawasan. Anehnya, di daerah saya di Sulut, bukan cuma 30 persen yang dibuang anggarannya, tapi sampai 42 persen, dan itu dimenangkan,” terangnya.

Sesuai informasi yang ia terima, bahkan ada penawar urutan ketujuh jadi pemenang tender mengalahkan urutan diatasnya.

“Mau kerja apa dia?. Karena itu saya menyarankan, dari Dirjen ada standar. Bayangkan, kalau penawarannya sampai di bawah 42 persen, kemudian disubkon lagi ke pihak ketiga. Maka jangan heran kalau pekerjaannya amburadul,” singgungnya.

Yang terakhir, politisi kawakan ini menyoroti BPIW, sebagai pusat dari perencnaannya Kementerian PUPR. Ia berharap BPIW mampu membuat perencanaan secara nasional yang tidak terfokus hanya pada 5 atau 10 KSPM.

“Di daerah saya, potensinya sangat banyak. Tapi, infrastrukturnya masih sangat minim. Begitu pun dengan Kabupaten saya Bolsel. Di mana jalan nasionalnya hanya 4 meter lebarnya, alasan tidak boleh diperlebar karena hutan lindung. Harusnya ini menjadi PR-nya para Dirjen yang ada di Kementerain PUPR, untuk bagaimana mengkoordinasikan dengan kementerian lain agar jalan itu bisa diperlebar. Jangan kita mengharapkan ekonomi tumbuh jika akses transportasinya saja masih seperti ini,” pungkas H2M.

(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here