4 Instansi Ini Penyebab Disclaimer Pemkab Bolmong

0
195
4 Instansi Ini Penyebab Disclaimer Pemkab Bolmong
gambar ilutrasi Disclaimer

BOLMORA.COM, BOLMONG – Selain persoalan aset yang menjadi benalu Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mendapat opini Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulut, terdapat pula fraud atau penipuan yang dilakukan oleh oknum di beberapa instansi di lingkungan Pemkab Bolmong, sehingga menjadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR).  

Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengakui hal tersebut. Tahlis pun membeberkan faktor opini Disclaimer yang didapat Bolmong, disebabkan oleh oknum di empat instansi di bawah tahun 2017. 

“Empat instansi itu adalah Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Korpri, Badan Narkotika Nasional (BNN) Bolmong, dan Kesbangpol. Empat instansi ini yang sampai sekarang jadi beban untuk lepas dari opini Disclaimer,” ungkap Tahlis, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Tahlis mengaku, oknum di empat instansi tersebut belum melakukan pelunasan, sehingga ini menjadi kerugian daerah. 

“Sebelum empat instansi tersebut lunas, maka sulit untuk kita mendapat opini WTP dari BPK, karena terindikasi ada upaya kecurangan atau kesengajaaan. Dan sangat disayangkan, tidak ada upaya untuk mempercepat pengembalian, sehingga terus menjadi temuan. Sehingga itu, saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk kompromi,” tehas Tahlis.

Menurutnya, temuan tersebut bisa berkonsekuensi pidana. Berbeda dengan temuan administrasi yang berkonsekwensi TGR. Sebab menurut Tahlis, temuan administrasi bisa saja dipengaruhi faktor ketidaktahuan. 

“Temuan administrasi yang berujung pada TGR itu biasa kegiatannya memang betul dilakukan. Pertanggung jawabannya juga ada, tapi tidak sesuai dengan peraturan. Biasanya itu terjadi kelebihan pembayaran,” terangnya.

Sementara itu, Informasi yang dihimpun oleh Bolmora.Com, empat instansi yang TGR tersebut adalah penyalahgunaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang (TU) di Setda tahun 2016 sekitar Rp300-an juta lebih, atas nama SG Alias Sriwahyuni, yang menjabat bendahara saat itu.

Selain itu penggunaan TU dan UP Sekretariat Korpri sekitar Rp84 juta pada tahun 2015-2016, oleh bendahara atas nama EL alias Erni. Saat itu, Sekretaris Korpri dijabat oleh Hamri Buntuan.

Dan ketiga, penggunaan UP di Badan Narkotika Nasional (BNN) Bolmong tahun 2015 sekitar Rp80-an juta, oleh bendahara atas nama SM Alias Sinyo, era kepemimpinan, AKBP Yuli Setiawan Dwi Purnomo.

Selanjutnya, penggunaan UP di Kantor Kesbangpol, yang saat itu dipimpin SM Alias Sudir dan digantikan Dondo Mokoginta, tahun 2009, dengan nominal sekitar Rp80-an juta. 

Sementara itu, Sinyo dari BNN Bolmong ketika dikonfirmasi mengaku telah mencicil TGR miliknya.

“Sudah ada progresnya,” kata dia.

Kepala Kesbangpol Bolmong Djek Damapolii, juga mengatakan siap memikul tanggung jawab, bayar TGR.

“Itu terjadi beberapa tahun lalu, oknumnya sudah tidak ada. Demi kebaikan, saya yang bayar TGR-nya,” ucapnya.

Terpisah, Plt Kepala Inspektorat Bolmong Leksi Paputungan mengaku sudah ada beberapa pengembalian TGR yang diterima oleh pihaknya. Di antaranya dari BNN, Setda, dan Kesbangpol.

“Pengembaliannya belum signifikan, hanya Kesbangpol saja yang signifikan,” beber Leksi.

Leksi mengaku akan mengundang kembali para tertuntut TGR dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR), dan meminta agar segera melakukan penyelesaian.

“Tapi jika tidak, maka kita akan minta petunjuk pimpinan, dalam hal ini bupati dan sekda untuk dilakukan upaya paksa penyelesaiannya. Atau akan serahkan ke aparat penegak hukum (APH),” jelasnya.

(Agung)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here