BOLMORA.COM, ADVERTORIAL – Tahun 2022 ini DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menjadi salah satu tempat untuk pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 64 Lemhanas RI. Hal ini terpantau dengan adanya kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto, Senin (4/7/2022).
Rombongan diterima oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, dan didampingi para Wakkil Ketua, yakni Victor Mailangkay, Billy Lombok dan James Arthur Kojongian. Tampak pula, Sekretaris DPRD Glady Kawatu, serta para anggota DPRD Sulut lainnya.
Momen tersebut dimanfaatkan dengan berdiskusi antara peserta dari Lemhanas dan pimpinan maupun anggota DPRD Sulut.
“Kedatangan kami dalam rangka studi strategis dalam negeri peserta pendidikan reguler angkatan 64. Minggu ini kami pararel kunjungan empat provinsi yakni Sulut, Maluku, Sulteng dan Jatim. Denga pertimbangkan beberapa keunggulan di berbagai provinsi untuk digali sebagai model pembelajaran dan bisa nanti diusulkan menjadi kebijakan di tingkat nasional,” ungkap Gubernur Lemhanas.
Menurutnya, semua terkait dengan keberhasilan pemerintah daerah berkolaborasi dengan DPRD, Kodam, Polda untuk bersama-sama keluar dari Covid 19, sekaligus bersiap menghadapi kerawanan baru kalau muncul inflasi pangan yang bisa mengakibatkan krisis pangan dan energi di 3-6 ke depan.
Dia juga menerangkan maksud kedatangan untuk mencari beberapa komparasi tentang model-model kebijakan terbaik yang dilakukan beberapa daerah dari berbagai isu.
“Diharapkan diskusi ini bisa nantinya dimanfaatkan untuk membuat kajian dari berbagai masukan,” ucapnya.
Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen menyatakan apresiasinya, dan mengaku bangga karena Sulut jadi pilihan Lemhanas untuk studi strategi dalam negeri.
“Ada banyak hal yang diperoleh dalam pertemuan ini. Ada banyak masukan yang bisa menjadi acuan untuk menyusun kebijakan ke depan, dan bisa bermanfaat bagi Sulut. Judulnya saja studi strategis, sehingga hal strategis itu yang akan mereka sampaikan lewat kajian materi pada hari ini. Itu sangat kami butuhkan untuk membangun Sulut ke depan lebih hebat, maju dan luar biasa,” ungkap Silangen.
Dia menuturkan bahwa hal ini akan bermanfaat. Di mana sesuai amanat Undang-undang, DPRD juga adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang punya kedudukan mitra sejajar gubernur/wakil gubernur dan 45 anggota dewan.
“Ada kisi-kisi, masukan yang diberikan pada peserta studi untuk dipakai dalam kajian strategis. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kami yang ada di gedung DPRD Sulut,” pungkasnya.
Silangen juga menambahkan, dalam upaya membangun Sulut ke arah yang lebih hebat, DPRD akan terus merangkai kerja sama agar terbangun komunikasi harmonis.
“DPRD akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi yang tujuannya untuk kepentingan Masyarakat.” Semua kebijakan yang dilakukan eksekutif terus dalam pengawasan Legislatif sebagaimana fungsi yang diemban,” cetusnya.
Adapun pada pertemuan yang dimoderatori oleh Sriwahyuni tersebut, sejumlah Anggota DPRD Sulut juga memberikan pendapat atas pertanyaan yang diajukan peserta SSDN yang mengangkat soal Politik Identitas, Money Politik, kebijakan lokal dan persoalan status kewarganegaraan masyarakat keturunan Pilipina – Sanger dan Sanger – Piliphina menjadikan diskusi menarik.
DPRD Sulut juga menitipkan dua hal yang perlu mendapatkan kajian dari peserta SSDN angkatan LXIV Lemhanas yakni kebijakan sistim Pemilu apakah kembali pada sistim pemilu dengan menggunakan sistim Proposional tertutup ataukah terbuka, bagaimakah kebaikan dan keburukannya untuk melaksanakan Pemilihan langsung jangan sampai konsolidasi demokrasi hanya atas nama demokrasi yang hanya mempengaruhi ketangguhan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk diketahui, para peserta PPRA 64 melakukan SSDN di Provinsi Sulut mulai tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022. Di mana, SSDN juga merupakan kegiatan kunjungan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan analisis para peserta terhadap berbagai permasalahan di daerah. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan utama bagi para peserta untuk mempraktekkan teori dan wawasan menjadi suatu produk karya tulis ilmiah, seperti kajian atau rekomendasi kebijakan terkait dinamika pembangunan nasional di daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
(Advertorial/Gun)
