Konfik Tapal Batas Dua Daerah Tetanga Terus “Memanas” di Puncak Tongara

0
641
Konfik Tapal Batas Dua Daerah Tetanga Terus “Memanas” di Puncak Tongara
Tampak lokasi proyek pembangunan Tugu Perbatasan di Puncak Bukit Tongara
Advertisement

BOLMORA, BOLMONG – Protes keras datang dari sejumlah warga Kecamatan Lolayan, terkait pembangunan tugu tapal batas di antara Desa Matali Baru dan Desa Mopusi, tepat di Puncak Tongara Kecamatan Lolayan, yang dilakukan oleh Pemkab Bolsel.

Baca : Yasti Ingatkan Pemkab Bolsel Jangan Coba-coba Membangun Tugu Perbatasan di Wilayah Bolmong

Pembangunan tugu tersebut dinilai sepihak oleh warga Kecamatan Lolayan. Bahkan, warga dengan tegas meminta aktivitas pengerjaan dihentikan.

“Proses judicial review atas Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 tentang tapal batas antara Pemkab Bolsel dan Bolmong sedang berjalan. Jadi tolong hormati itu. Jangan diam-diam membuat tugu perbatasan seperti ini, yang justru bisa memicu konflik horizontal antara Bolsel dan Bolmong,” ucap Kepela Sangadi Desa Matali Baru, Oslan Paputungan, saat meninjau langsung pembangunan tugu tersebut, Minggu (29/7/2018).

Senada juga dikatakan Sangadi Desa Bakan, Hasanudin Mokodompit, yang juga ikut serta meninjau langsung pembangunan tugu perbatasan itu. Ia pun mengecam keras adanya pembangunan tugu tersebut.

“Sangat disayangkan. Kami saja yang notabene desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolsel tidak mengetahui pembangunan tugu ini. Masyarakat kami (Desa Bakan) marah. Tapi, selaku sangadi saya meminta warga untuk menahan diri,” ujarnya.

Tak hanya itu, Camat Lolayan, Faisal Manoppo menuturkan, selaku pimpinan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolsel, ia mengaku kaget dengan informasi adanya pembangunan tugu tapal batas. Padahal, dua daerah sudah bersepakat untuk menunggu hasil judicial review dari Mahkama Agung (MA).

“Menurut saya, langkah yang diambil Pemkab Bolsel ini justru bisa memicu konflik. Sebaiknya tunggu hasil keputusan dari MA. Kami pun seperti itu. Apapun hasilnya nanti, kami juga akan menerima,” katanya.

Dari hasil peninjauan camat beserta empat sangadi di Kecamatan Lolayan, pembangunan Tugu Perbatasan oleh Pemkab Bolsel lewat anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertahanan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bolsel sebesar Rp894.700.000 itu, masuk di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang 7 kilometer. Pasalnya, jika diukur lewat garis batas yang berada di Desa Matayangan, itu bisa masuk 5 kilometer, dan jika diukur sepanjang jalan antara Desa Matali Baru menuju Bolsel, itu bisa 7 kilometer. Sehingga itu, kalau Tugu Perbatasan itu dibangun tepatnya di Puncak Tonggara, maka wilayah Matali Baru dan Mopusi bisa masuk di Bolsel. Apalagi jika diukur garis lurus dari wilayah Matayangan, batas yang sudah lama dibangun Pemkab Bolsel, dipastikan Desa Mengkang juga bakal masuk wilayah Bolsel.

Pemkab Bolmong sendiri pun telah menegaskan, pembangunan tugu tersebut akar segera dihentikan.

“Saya akan mempertahankan wilayah Bolmong dengan cara apapun. Baik otak maupun otot, bagi siapa saja yang sengaja mencuri wilayah tersebut,” tegas Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, melalui Kabag TUP Parman Ginano.

Sementara itu, Pemkab Bolsel melalui Kabag Humas Ahmadi Modeong menuturkan, judicial review itu hak setiap warga negara, yang merasa tidak puas atas keputusan Pemerintah Pusat atau produk hukum peraturan yang diterbitkan.

Selengakpnya Baca: Polemik Pembangunan Tugu Perbatasan, Pemkab Bolmong dan Bolsel Saling Klaim Patuhi Hukum dan Aturan

Baca Juga: Kapolres Bolmong Imbau Masyarakat Tidak Terpancing dengan Persoalan Pembangunan Tugu Perbatasan

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here