BOLMORA, BOLMUT – Senin (17/7/2017) pagi tadi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar apel Korpri di halaman kantor bupati. Apel yang rutin digelar Pemkab setiap bulannya di tanggal 17 tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Bolmut Suriansyah Korompot, S.H.
Dalam sambutannya, wabup meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab setempat tidak hanya sekadar memaknai apel Korpri sebagai rutinitas setiap bulan. Namun lebih dari itu, tujuan dalam apel ini sebagai refleksi terhadap tanggung jawab bersama akan keberlangsungan proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Saya berharap, ASN sebagai insan Korpri bisa lebih memaknai dan menghayati apa tujuan dan fungsi kita sebagai seorang yang diamanahkan oleh negara untuk menjadi pelayan bagi negara khususnya masyarakat. Maka saya berharap, dalam hal peningkatan kinerja harus lebih baik lagi,” imbuhnya.
Menurutnya, di samping menunggu agenda paripurna DPRD tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2016, saat ini juga sedang diperisapkan agenda perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2017. Karenanya, diminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memahami dan memperhatikan lebih lanjut hal-hal yang akan diefisiensikan dalam anggaran semester II.
“Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan adanya pemberlakuan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat,” ujar Suriansyah.
Papa Fatur, sapaan akrabnya, mengimbau kepada seluruh OPD agar dapat mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. Setiap OPD harus segera mempersiapkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun anggaran 2017.
“Kesiapan penyusunan draf KUA-PPAS APBD Perubahan 2017, diharapkan agar segera dirampungkan. Hal itu untuk mengantisipasi supaya maksimalisasi pelaksanaan program yang direncakan dapat berjalan sesuai harapan,” pintanya.
Diakhir sambutannya, wabup mengingatkan kembali apa yang telah menjadi intruksi bupati kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), untuk segera menindak lanjuti laporan belanja infrastruktur yang bersumber dari dana transfer ke daerah, yang penggunaannya bersifat umum, sesuai dengan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
“Mengingat, batas waktu penyampaiannya yang sudah sangat dekat, dan laporan ini menjadi syarat penyaluran DAU untuk bulan September 2017,” imbaunya.(irf)
