Gubernur Siapkan Tiga Nama untuk Penjabat Bupati Bolmong

0
281
Advertisement

Gubernur Siapkan Tiga Nama untuk Penjabat Bupati Bolmong

Bolmora, Manado

Tiga pejabat yang berasal di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) disiapkan untuk mengisi posisi penjabat di dua Kabupaten di Sulut yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yakni  Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kepulauan Sangihe.  Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

Sumber resmi dari Pemprov Sulut mengaku, saat ini Guubernur Sulut Olly Dondokambey, sudah mempersiapkan tiga nama untuk dipersiapkan sebagai Penjabat Bupati Bolmong, dan Kepulauan Sangihe.

”Rencananya akan diisi oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov. Kalaupun ada pejabat daerah yang dipersiapkan, harus ada job di Pemprov dulu,” ujar sumber yang meminta namanya tidak ditulis.

Disiapkannya tiga nama calon penjabat bupati tersebut, mengingat supaya tidak terjadi kekosongan top eksekutif di dua daerah tersebut, sepeninggal Bupati Salihi B. Mokodongan di Kabupaten Bolmong, yang akan berakhir pada 16 Juli 2016 mendatang, dan Bupati Hironimus R. Makagansa, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, meski masa jabatannya baru akan berakhir pada 01 November 2016 mendatang.

Kepada sejumlah wartawan, Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri DR Soni Sumarsono MDM mengatakan, gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Sulut harus menyiapkan tiga orang pejabat untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) satu bulan sebelum masa jabatan bupati di daerah yang akan menggelar Pilkada berakhir.

“Agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, gubernur harus segera menyiapkan tiga pejabat yang diusulkan untuk mengisi posisi top eksekutif di daerah tersebut. Tiga nama pejabat yang diusulkan gubernur harus pejabat dari provinsi sebagai alat gubernur,” kata  Sumarsono, yang juga mantan Pj Gubernur Sulut mengatakan.

Dijelaskan Sumarsono, tiga nama pejabat tersebut diusulkan gubernur ke Ditjen Otda untuk diolah, kemudian diteruskan ke Mendagri dan ditetapkan satu nama sebagai Pj Bupati Bolmong, maupun persiapan Bupati kepulauan Sangihe.

“Pejabat yang diusulkan harus pejabat eselon II dari provinsi. Kemendagri tidak akan menerima usulan Pj dari kabupaten/kota, karena itu inisiatif langsung dari gubernur,” imbuhnya.

Kata dia, aturan mengamanatkan demikian tentu dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, jika Penjabat Bupati diambil dari kabupaten tersebut, otomatis akan mudah ditunggangi petahana dan calon lain di Pilkada.

“Sudah pasti ini akan mengganggu netralitas di Pilkada nanti. Makanya, Penjabat Bupati itu wakil pemerintah pusat yang ditempatkan di kabupaten harus dari perangkat provinsi dengan SK Mendagri,” papar Sumarsono.(mg-01/ady)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here