Dari “Rapor Merah” OPD hingga Kepala Sekolah PLT, Cindy Wurangian Bicara Blak-blakan di Rapat Paripurna DPRD Sulut

BOLMORA.COM,SULUT – Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Komisi IV, Cindy Wurangian, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut saat Rapat Paripurna DPRD terkait rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun 2025,Kamis (23/4/2026) di Ruang Rapat Paripurna.

Politisi Fraksi Golkar itu menegaskan masih ada instansi yang mendapat “rapor merah” akibat lambannya merespons aspirasi masyarakat.

Menurut Cindy, buruknya koordinasi dan minimnya kecepatan pelayanan menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi.

“Pelayanan publik sangat bergantung pada kecepatan koordinasi. Jangan sampai ada instansi yang bekerja setengah hati,” tegas Cindy di hadapan sidang paripurna.

Cindy meminta Gubernur Sulut,Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE bersama Sekretaris Provinsi memberikan perhatian khusus terhadap OPD yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya menyoroti birokrasi, Cindy juga memberi perhatian serius pada sektor pendidikan di Sulawesi Utara.

Pun, banyaknya jabatan kepala sekolah yang masih diisi Pelaksana Tugas (PLT) berpotensi menghambat tata kelola dan pengambilan keputusan strategis di sekolah.

“Kami mendorong agar kepala sekolah bisa didefinitifkan. Ketika mereka sudah definitif, manajemen tata kelola sekolah diharapkan akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Cindy turut mengusulkan penguatan semangat nasionalisme di lingkungan pemerintahan. Ia menyarankan Pemprov Sulut mencontoh langkah Kantor Imigrasi Manado yang menghentikan aktivitas sejenak pada waktu tertentu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama.

Usulan dan kritik yang disampaikan Legislator dari Dapil Bitung-Minut itu langsung mendapat respons positif dari Gubernur Yulius Selvanus.

Menanggapi persoalan kepala sekolah, Gubernur mengaku telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk segera melakukan pendataan.

Gubernur bahkan memastikan pemerintah tengah menyiapkan regulasi agar guru dan kepala sekolah dapat bertugas lebih dekat dengan domisili masing-masing.

“Kepala Dinas Pendidikan sudah saya perintahkan untuk segera dilakukan pendataan. Kalau ini sudah terhimpun semua, segera kita akan keluarkan SK untuk definitif para kepala sekolah,” pungkas Gubernur. (Jane)

• Soal Kendala Pembangunan Waduk Pindol, Ini Kata Wamen PUPR
• Cindy Wurangian Puji Disiplin Gubernur Yulius Selvanus: “Pemimpin yang Serius Mengabdi”