Reses DPRD Sulut Serap Aspirasi Jalan, Perumahan, Nelayan, dan Pendidikan
Reses DPRD Sulut pada 1–4 Agustus 2026 menghimpun kebutuhan warga Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Bitung.
MANADO — Reses DPRD Sulut pada 1 hingga 4 Agustus 2026 menyerap berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.
Aspirasi warga mencakup perbaikan jalan, rumah layak huni, sarana nelayan, pertanian, pendidikan, dan air bersih.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen turun langsung ke sejumlah lokasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Sementara itu, Michaela Elsiana Paruntu menyerap kebutuhan pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan.
Anggota DPRD Sulut Henry Walukow juga mendatangi kantor hukum tua di Minahasa Utara dan Bitung.
Melalui pendekatan tersebut, para legislator ingin memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.
Fransiscus Andi Silangen bersama staf pendamping meninjau jalan provinsi dan aset rumah milik Pemprov Sulut.
Selain melakukan evaluasi, rombongan menerima aspirasi kapitalaung dan tokoh masyarakat pada beberapa desa.
Kegiatan berlangsung di Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Tamako, serta sejumlah wilayah lain di Kepulauan Sangihe.
Menurut warga, berbagai infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.
Karena itu, reses DPRD Sulut menjadi kesempatan untuk memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui kebijakan anggaran.
Warga Sangihe Usulkan Jalan, RTLH, dan Sarana Nelayan
Masyarakat Desa Utourano mengusulkan pembangunan jalan penghubung Utourano–Pusunge.
Ruas tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga dan memperlancar aktivitas ekonomi desa.
Selain jalan, warga meminta bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga yang membutuhkan.
Program tersebut diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan tempat tinggal masyarakat kurang mampu.
Aspirasi serupa datang dari Desa Petta di wilayah Kecamatan Tabukan Utara.
Warga mengharapkan bantuan RTLH serta sarana penangkapan ikan berupa rumpon dan ponton.
Bantuan itu penting karena sebagian masyarakat menggantungkan kehidupan dari sektor perikanan.
Dengan dukungan fasilitas memadai, nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan keluarga.
Desa Petta Timur juga menyampaikan kebutuhan perumahan dan sarana usaha nelayan.
Warga meminta bantuan rumpon, ponton, serta kapal pajeko untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan.
Selain itu, masyarakat mengusulkan penyelesaian pembangunan jalan desa sepanjang 150 meter.
Pekerjaan tersebut belum rampung dan masih menghambat akses masyarakat setempat.
Di Desa Bahu, warga meminta pembangunan talud sepanjang 75 meter.
Talud tersebut dibutuhkan untuk melindungi kawasan permukiman dari ancaman kerusakan dan pengikisan tanah.
Masyarakat juga mengusulkan bantuan RTLH serta peralatan penangkapan ikan.
Aspirasi itu menunjukkan kebutuhan perlindungan permukiman berjalan bersama penguatan ekonomi warga pesisir.
Sementara itu, masyarakat Desa Tarolang menyampaikan kebutuhan pada sektor pertanian dan perumahan.
Usulan mereka mencakup traktor tangan, bibit kelapa, serta bantuan RTLH.
Peralatan pertanian diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus meringankan beban kerja petani.
Bibit kelapa juga diperlukan untuk mendukung keberlanjutan komoditas perkebunan lokal.
Desa Menggawa dan Lelipang Butuh Infrastruktur Dasar
Warga Desa Menggawa menyampaikan berbagai kebutuhan kepada rombongan reses DPRD Sulut.
Mereka mengusulkan bantuan rumpon, kapal pajeko, alat pertanian, dan program RTLH.
Selain itu, masyarakat meminta pembangunan talud sepanjang satu kilometer.
Pembangunan tersebut diharapkan melindungi wilayah desa sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
Di Desa Lelipang, masyarakat memprioritaskan penanganan rumah yang rusak akibat bencana.
Tiga rumah mengalami kerusakan berat, sedangkan dua rumah masuk kategori rusak sedang.
Warga berharap pemerintah membantu perbaikan agar keluarga terdampak dapat kembali tinggal dengan aman.
Selain bantuan pascabencana, masyarakat juga mengusulkan program RTLH dan pembangunan sarana air bersih.
Ketersediaan air bersih masih menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu menilai usulan tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi lapangan.
Fransiscus Andi Silangen juga meninjau aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Sangihe.
Monitoring tersebut bertujuan memastikan aset pemerintah tetap terawat dan memberi manfaat kepada masyarakat.
Selain itu, peninjauan jalan provinsi memberikan gambaran langsung mengenai kondisi infrastruktur daerah.
Hasil lapangan nantinya dapat menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah provinsi.
Michaela Paruntu Serap Aspirasi Pendidikan di Minsel
Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Elsiana Paruntu menjalankan reses di SMA Negeri 1 Tenga.
Sekolah tersebut berada di Kabupaten Minahasa Selatan dan melayani kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar.
Siswa dan tenaga pendidik menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Salah satu aspirasi utama ialah pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Bantuan tersebut diharapkan mencegah pelajar menghentikan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
Selain itu, sekolah membutuhkan peralatan praktik untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif.
Tenaga pendidik juga mengusulkan rehabilitasi ruang kelas yang membutuhkan perbaikan.
Ruang belajar yang layak akan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan siswa selama mengikuti kegiatan sekolah.
Persoalan status guru non-ASN turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Para tenaga pendidik mengharapkan kejelasan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan kepastian lebih baik.
Michaela menerima seluruh masukan untuk diperjuangkan melalui pembahasan bersama pihak terkait.
Kehadirannya mendapat apresiasi karena sektor pendidikan menentukan masa depan generasi muda Sulawesi Utara.
Melalui reses DPRD Sulut, kebutuhan sekolah dapat masuk dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Namun, realisasi setiap usulan tetap membutuhkan verifikasi, perencanaan, dan dukungan anggaran.
Henry Walukow Terapkan Sistem Jemput Bola
Henry Walukow menggunakan pendekatan berbeda selama menjalankan masa reses.
Anggota DPRD dari Dapil Minahasa Utara–Bitung itu mendatangi langsung kantor-kantor hukum tua.
Ia menghimpun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes.
Menurut Henry, data tersebut memberikan dasar kuat untuk menentukan program yang benar-benar dibutuhkan warga.
Pendekatan jemput bola juga membantu legislator memahami persoalan tanpa hanya menunggu laporan tertulis.
Selain itu, kunjungan langsung membuka ruang dialog bersama pemerintah desa dan masyarakat.
Berbagai persoalan mendasar muncul dari hasil peninjauan tersebut.
Warga menyoroti kerusakan jalan provinsi, drainase, jaringan irigasi, dan jalan perkebunan.
Ketersediaan pupuk juga menjadi keluhan karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas petani.
Sementara itu, kelangkaan solar menghambat aktivitas ekonomi dan pekerjaan masyarakat.
Persoalan pertanahan turut masuk dalam daftar aspirasi yang membutuhkan penyelesaian lintas instansi.
Henry menilai setiap usulan harus memiliki dasar perencanaan agar peluang realisasinya semakin besar.
Karena itu, hasil Musrenbangdes menjadi dokumen penting dalam memperjuangkan program melalui pemerintah daerah.
Aspirasi Akan Diperjuangkan dalam Program Daerah
Masa reses DPRD Sulut memberi kesempatan kepada wakil rakyat memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
Aspirasi dari Sangihe menunjukkan besarnya kebutuhan pada sektor perumahan, perikanan, pertanian, dan infrastruktur.
Sementara itu, masyarakat Minahasa Selatan membutuhkan penguatan pendidikan dan kepastian bagi guru non-ASN.
Warga Minahasa Utara dan Bitung juga menuntut perbaikan jalan, irigasi, pupuk, solar, dan pertanahan.
Seluruh aspirasi tersebut perlu melalui verifikasi sebelum masuk dalam program pemerintah.
Selain menilai kewenangan, pemerintah harus menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi.
Koordinasi antara DPRD, Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa menjadi bagian penting.
Dengan demikian, program tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau masyarakat secara tepat.
Hasil reses juga menjadi bahan bagi anggota DPRD ketika membahas kebijakan dan anggaran pembangunan.
Namun, masyarakat tetap membutuhkan informasi terbuka mengenai tindak lanjut setiap usulan.
Transparansi akan memperkuat kepercayaan warga terhadap proses perencanaan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan reses tidak hanya diukur dari banyaknya aspirasi yang terkumpul.
Hasil terbaik terlihat ketika kebutuhan prioritas masyarakat benar-benar masuk dalam program dan terealisasi. (Advertorial)
Berita Terkait
- HUT ke-403 Manado, Adolfien Wangania Dorong Pembangunan Berkelanjutan
- Henry Walukow Cs Tuntas Bahas 133 Pasal RTRW, Jadwal Linsek 16 September 2025
- Henry Walukow Pertanyakan Dasar Hukum Pilkades di Sulut
