BOLMORA.COM, SULUT – Nasib pembangunan Manado Outer Ring Road (MOR) kembali menjadi sorotan. Persoalan pembebasan lahan dinilai menjadi salah satu kunci utama agar proyek strategis tersebut dapat terus berjalan dan tidak terhenti di tengah jalan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, Senin (10/8/2026).
Dalam rapat tersebut, dibahas progres pembangunan MOR sekaligus langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan jalan lingkar Manado tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapoyos, menilai pembangunan MOR membutuhkan penanganan yang lebih serius, termasuk dukungan pemerintah pusat serta kepastian penganggaran dan pembebasan lahan.
Salah satu langkah yang mengemuka adalah mendorong proyek MOR, khususnya MOR 3 Tahap 5, masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Perwakilan BPJN Sulut, Ringgo Radetyo, S.T., M.Eng., mengatakan langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembangunan MOR.
“Untuk kejelasannya lebih pasti alangkah baik kita ke Jakarta, dan kalau bisa mulai dari MOR 3 tahap 5 menjadi Proyek Strategi Nasional,” kata Ringgo.
Menurutnya, selain mendorong status PSN, pemerintah daerah juga perlu segera memastikan ketersediaan lahan pada lokasi yang telah memiliki penetapan lokasi (penlok).
“Terkait pembebasan lahan yang sudah ada penloknya, kita akan melihat kekuatan anggaran daerah yang ada,” ujarnya.
Ringgo menegaskan, keterbatasan lahan menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan pembangunan MOR saat ini berjalan secara bertahap.
Karena itu, Pemprov Sulut diminta segera memenuhi kebutuhan lahan yang telah memiliki penlok agar pekerjaan fisik dapat dilanjutkan secara optimal.
“Provinsi Sulut segera penuhi kebutuhan lahan kami. Karena penlok sudah ada,” tegas Ringgo.
Lebih lanjut Ringgo mengungkapkan bahwa pembebasan lahan untuk MOR 3 Tahap 5 masih terus dikoordinasikan. Namun, terdapat peluang besar untuk mendorong proyek tersebut masuk dalam skema PSN.
Menurutnya, opsi tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulut.
“Seperti yang disampaikan tadi sempat ada pembahasan dengan Pak Sekda, proyek MOR ini bisa diusulkan menjadi proyek strategi nasional,” jelasnya.
Jika usulan tersebut terealisasi, pembangunan MOR diyakini tidak hanya berhenti pada MOR 3 Tahap 5. Status PSN dinilai dapat memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembangunan hingga tahapan berikutnya.
“Dengan didorong proyek MOR ini menjadi Proyek Strategi Nasional, pembangunan akan berjalan dengan baik, dan tidak hanya sebatas MOR 3 tahap 5 yang akan kita selesaikan. Ada kepastian untuk penyelesaian pembangunan jalan MOR. Bahkan ini bisa sampai ke MOR 4,” tandas Ringgo.
Komisi III DPRD Sulut pun menyatakan siap mengawal langkah tersebut. Dalam waktu dekat, DPRD Sulut akan menjadwalkan audiensi ke Jakarta bersama Pemprov Sulut dan BPJN untuk memperjuangkan agar pembangunan MOR mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional.
(Jane)
