Sehan: WTP Bukan Prestasi Tapi Kewajiban yang Harus Dicapai

0
80
Sehan: WTP Bukan Prestasi Tapi Kewajiban yang Harus Dicapai
Entry Meeting yang dipimpin langsung oleh Bupati Sehan Landjar, dalam rangka audit terperinci LKPD Tahun Anggaran 2017 Pemkab Boltim

BOLMORA, BOLTIM – Mengawali audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang bertempat di Kantor Bupati Boltim, Selasa (10/4).

Entry meeting ini turut dihadiri seluruh pengguna anggaran (PA), Pejabat Penatatausahan Keuangan (PTK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemkab Boltim.

Inspektur Daerah Pemkab Boltim Meike Mamahit mengatakan, tahap pemeriksaan rinci atas laporan keuangan yang telah diserahkan pada tanggal 2 April 2018 kepada BPK RI akan dilaksanakan selama 40 hari ke depan.

“Pelaksanaan pemeriksaan rinci selama 40 hari ke depan tentunya membutuhkan sikap kooperatif dari setiap SKPD,” sebutnya.

Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut Puspita Dewi mengungkapkan akan mengefektifkan hari Sabtu dan Minggu dalam rentang waktu pemeriksaan selama 40 hari ke depan. Dia juga meminta agar para pengelola keuangan tetap berada di tempat selama proses pemeriksaan, untuk memudahkan proses klarifikasi.

“Saya mohon dukungannya pada saat pelaksanaan. Untuk tugas luar, kalau memang tidak perlu sama sekali mohon bapak ibu berkenan stay di tempat,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Sehan Landjar, dalam sambutannya meminta seluruh SKPD untuk kooperatif selama proses pemeriksaan oleh BPK.

“Untuk efektifnya waktu, Sabtu bisa digunakan untuk melakukan kroscek lapangan. Saya minta semuanya siap, terutama kepala SKPD sebagai pengendali harus benar-benar menaruh perhatian penuh. Saya juga akan berupaya tidak ke luar daerah selama 40 hari pemeriksaan BPK,” ujar Sehan.

Bupati dua periode ini juga berharap, seluruh SKPD teliti mempelajari apa yang nantinya akan ditanyakan oleh BPK. Agar dapat memberikan tanggapan yang bisa diyakini.

“Pelajari baik-baik, sehingga tanggapannya match, konek dengan apa yang diharapkan oleh BPK,” pintanya.

Lebih lanjut, Sehan menyebut bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sebuah prestasi tapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dicapai oleh pemerintah daerah.

“Opini WTP itu bukan prestasi tapi kewajiban yang harus dicapai. Prestasi itu dapat diukur pada empat hal, yaitu terjadi penurunan angka kemiskinan, kemampuan daya beli masyarakat menguat, menurunnya angka pengangguran dan inflasi,” urainya.(ayax vay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here