BOLMORA.COM, HUKRIM – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulut Voucke Lontaan, didampingi sejumlah pengurus melaporkan Vanny Laupatty Cs ke Polda Sulut, atas dugaan kasus tindak pidana pemalsuan Kop Surat dan Cap.
“Hari ini saya telah melapor secara resmi saudara Vanny Laupatty Cs ke Polda Sulut. Mereka diduga telah memalsukan kop surat dan cap PWI Sulut,” kata Voucke, Rabu (19/3/2025).
Laporan tersebut resmi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tersebut, bernomor: STTLP/B/199/III/2025/SPKT/Polda Sulawesi Utara, yang ditandatangani Inspektur Polisi Satu (IPTU) Wahyudi.
Adapun kutipan isi laporan bahwa, telah dilaporkan tindak pidana pemalsuan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946, tentang KUHP sebagaimana Pasal 263, yang terjadi di Jl, RT, RW, Titik Koordinat Sawangan, Tombulu, Kabupaten Minahasa, Tanggal 15 Maret, Tahun 2025, dengan terlapor Atas Nama Vanny Louppaty dan kawan-kawan.
Voucke sebagai pelapor menyatakan keberatan atas surat keputusan PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa tanggal 18 Agustus 2024 lalu tidak sah, karena tidak memenuhi korum. Kemudian membuat undangan rapat menggunakan logo dan Cap PWI Sulut.
“Saat ini saya menunggu proses hukum selanjutnya,'” ujarnya.
Voucke berharap anggota PWI di Sulut tetap solid dan kompak mendukung Ketum PWI Pusat yang sah, yakni Hendry Ch Bangun.
“PWI hasil KLB tidak sah dan kepengurusannya abal-abal, serta tidak punya legitimasi hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM). Olehnya, jangan terpengaruh dan terpancing dengan adanya Plt Ketua PWI Sulut abal-abal,” tegas Voucke.
Sementara itu, Sekretaris PWI Sulut Merson Simbolon, yang saat itu mendampingi Ketua Voucke Lontaan menjelaskan, Pasal 263 KUHP bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat serta timbulnya kerugian, terhadap keberadaan organisasi wartawan yang sah dan mengikat dalam struktur PWI dari pusat sampai di daerah.
Editor: Gun Mondo
