Gandeng Komisi IX DPR RI, BP2MI Gelar Sosialisasi Pelindungan PMI di Kota Bitung

0
239
Gandeng Komisi IX DPR RI, BP2MI Gelar Sosialisasi Pelindungan PMI di Kota Bitung
BP2MI dan Komisi IX DPR RI saat kegiatan Sosialisasi Pelindungan PMI di Kota Bitung, Jumat (26/11/2021)/Foto: BP2MI Manado
Advertisement

BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU – Gandeng Komisi IX DPR RI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar sosialisasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  di Desa Kakenturan I Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Jumat 26 November 2021.

Sosialisasi yang dihadiri 200 peserta ini, dibuka langsung oleh Ketua Komisi IX DPR-RI, Felly Runtuwene. Dalam kesempatan tersebut, Ia menyatakan dukungannya terhadap eksistensi dan program BP2MI.

Baca Juga: UPT BP2MI Manado Fasilitasi Penandatanganan PKS antara Pemda Talaud dan LPK Koba Mirai Japan

“BP2MI hadir untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran kita mulai dari hulu sampai ke hilir untuk itu saya mendukung penuh keberadaan lembaga ini terutama dalam memberantas para sindikat penempatan ilegal yang sangat merugikan para pekerja migran dan keluarganya” kata Felly.

Felly menuturkan, bahwa Kota Bitung merupakan salah satu daerah maritim yang banyak melahirkan pelaut-pelaut handal dan harus mendapatkan pelindungan dari sindikat penempatan ilegal.

“Kota Bitung adalah salah satu daerah maritim asal dari banyak pelaut handal, untuk itu pelindungan bagi mereka khususnya pelaut awak kapal dan pelaut perikanan harus diperhatikan karena pasti banyak sindikat penempatan ilegal yang berkeliaran di sini untuk mencari mangsanya. Saya kira BP2MI dan Pemda khususnya Disnaker haruslah bersinergi agar program pelindungan ini dapat dijalankan dengan maksimal” tegas Felly.

Pernyataan Felly ini ikut diamini oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen. Pol. Achmad Kartiko. Dalam pemaparannya, Achmad menyebutkan bahwa BP2MI telah menyatakan perang terhadap para sindikat penempatan ilegal lewat program Sikat Sindikat.

Baca Juga: UPT BP2MI Manado Bahas Nota Kesepakatan Bersama Tiga Daerah di Sulut

“BP2MI telah menyatakan perang terhadap sindikat penempatan ilegal PMI dengan membentuk Satgas Sikat Sindikat yang setiap harinya berusaha untuk menyelamatkan para PMI kita dari penempatan secara non prosedural.  Selain itu, kami juga gencar mensosialisasikan peluang serta prosedur kerja ke luar negeri yang aman baik, melalui pertemuan langsung dengan masyarakat maupun melalui informasi grafis di media sosial agar masyarakat paham bagaimana cara kerja keluar negeri dengan benar dan prosedural, ” jelas Achmad.

Achmad juga menerangkan, bahwa sinergi antara BP2MI dan pemerintah daerah khususnya Disnaker akan lebih memaksimalkan program pelindungan PMI tersebut.

“Sinergi antara BP2MI dan pemda pastinya akan memaksimalkan program pelindungan bagi PMI, karena BP2MI tidak bisa kerja sendiri, harus didukung oleh pemda agar sindikat-sindikat yang selama ini menempatkan para pemuda kita secara ilegal, bisa kita berantas sama-sama,” tutup Achmad.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, Abdul Rahmat Dunggio, Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag, Organisasi Kepemudaan, serta Koordinator Desa dan masyarakat umum.

(*/wdr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here