BOLMORA.COM,SULUT – Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sulawesi Utara (Sulut) terus menunjukkan geliat. Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Sulut dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, dinilai memiliki ruang besar untuk memperkuat sinergi dalam mengungkap hingga menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi di daerah.
Sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi disebut telah masuk dalam penanganan aparat penegak hukum. Bahkan, beberapa kasus telah bergulir hingga proses persidangan di pengadilan.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pemberantasan korupsi di Sulut tidak berhenti pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, tetapi terus didorong hingga proses hukum berjalan.
Ketua 234 Solidarity Community (234 SC) Manado, Risat Sanger, meyakini kolaborasi antara Polda Sulut dan Kejati Sulut sangat mungkin dilakukan, terutama dalam menghadapi kompleksitas perkara korupsi yang terjadi di Sulut.
“Bisa bersinergi,” tegas Risat saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, sinergi antara kedua institusi penegak hukum tersebut bukan sesuatu yang sulit diwujudkan. Sebab, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum.
“Sudah menjadi kewajiban bersama,” tandasnya.
Pernyataan Risat tersebut sekaligus mempertegas harapan masyarakat agar Polda Sulut dan Kejati Sulut dapat terus membangun koordinasi dan sinergi dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi, khususnya perkara yang menyangkut kepentingan publik dan keuangan negara.
Komitmen penuntasan perkara juga sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejati Sulut, Dr Feri Tas, SH, MHum.
Feri Tas memberikan sinyal bahwa sejumlah dugaan kasus korupsi yang telah masuk dalam radar penanganan aparat hukum akan terus dikawal hingga tuntas.
“Tunggu tanggal mainnya, kita kawal sama-sama,” ujar Feri Tas saat diwawancarai sejumlah awak media beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut menjadi pesan bahwa proses penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di Sulut masih terus berjalan.
(Jane)
