Pemdes dan Tokoh Masyarakat Buyat Bersatu Mengadu ke Bupati Boltim Terkait Tapal Batas

0
906
Pemdes dan Tokoh Masyarakat Buyat Bersatu Mengadu ke Bupati Boltim Terkait Tapal Batas
Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto bersama jajarannya menerima aduan pemerintah desa dan tokoh masyarakat Buyat bersatu
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLTIM – Pemerintah Desa (Pemdes) Buyat bersatu bersama tokoh masyarakat setempat kembali mengadukan persoalan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). 

Perwakilan 6 desa, yakni Buyat Induk, Buyat Satu, Buyat Dua, Buyat Selatan, Buyat Tengah dan Buyat Barat tersebut diterima langsung oleh Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, bersama jajaran pemerintah daerah Boltim di ruang kerjanya, Senin (20/9/2021) malam tadi. 

Menurut juru bicara perwakilan masyarakat Buyat bersatu yang juga merupakan Sangadi Buyat Dua Ramadhan Mamangge, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Boltim dan Kabupaten Mitra tidak menjalankan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah.

“Permendagri nomor 69 tahun 2016 tentang tapal batas Boltim dan Mitra pada pasal 2 menyebutkan batas daerah menyusuri Tubig Buyat. Keputusan ini menurut pandangan kami dari pemerintah Buyat bersatu bersama masyarakat  keliru, karena hal ini sudah jelas telah diatur dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah dan fakta sejarah,” ujarnya.

Peta sebagian wilayah Buyat yang hilang

Ramadhan menerangkan, dalam Permendagri 76 tahun 2012 bab ll ayat 1,2 dan 3 sudah jelas ditegaskan untuk pelacakan batas mengunakan metode kartometrik, disertai dengan survei lapangan atau pengecekan lapangan dan mendapatkan hasil berupa daftar titik-titik koordinat batas.

“Terkait Permendagri Nomor 7, pada tahun 2002 telah dilaksanakan pengecekan titik koordinat di Gunung Dongit oleh tim dari Bakosurtanal yang didampingi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), serta pemerintah Desa Buyat yang diwakili oleh bapak Salam Ani selaku Sekretaris Desa (Sekdes). Ketika tim berada di kaki gunung Dongit, alat pelacak titik koordinat langsung berbunyi menandakan titik koordinat telah terdeteksi. Pada saat itu pun tim langsung meletakkan pal beton dilokasi tersebut sebagai tanda. Pada tahun 2004 kembali dilaksanakan survei titik koordinat batas antara desa Buyat Kabupaten Bolmong dan desa Ratatotok Kabupaten Minahasa Selatan. Saat itu tim survei berasal dari Provinsi Sulut dan didampingi oleh pemerintah Desa Buyat yakni almarhum FL Paputungan, almarhum M Lantong, almarhum H Gonibala, almarhum S. Ampel, Gunarjo Modeong, Hilman Modeong, Salam Ani, dan Almin Modeong, serta pemerintah Desa Ratatotok,” terang Ramadhan. 

Menurut Ramadhan, berdasarkan penjelasan  Salam Ani kepadanya, sebelum melaksanakan survei tim berkumpul di balai pertemuan umum Desa Ratatotok Dua untuk melakukan persiapan.

“Tim kemudian bergerak menuju Gunung Wasian, ditempatkan tersebut tim yang berasal dari Ratatotok meminta untuk melakukan pengecekan di sekitar tubig/sungai Buyat dan sekitar tubig/sungai Lambak. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak menemukan titik koordinat batas wilayah antara Bolmong dan Minsel. Tim pun melanjutkan pengecekan di Gunung Kayu Manis, Gunung Mabiringan dan Gunung Buku, diketiga areal ini ditemukan titik koordinat batas daerah. Setelah penelusuran tiga titik koordinat, survei dihentikan dengan alasan rehat selama dua minggu. Namun, sampai saat ini tidak lagi dilanjutkan penelusuran titik koordinat batas antara Boltim dan Mitra, padahal titik koordinat yang akan dicari tinggal menyisakan dua titik yakni di Gunung Potong dan Gunung Dakokayu,” jelas Ramadhan. 

Ramadhan pun melanjutkan, pemerintah Buyat bersatu berasumsi pemberhentian aktivitas survei titik koordinat batas pada tahun 2004 merupakan langkah Pengkaburan atas titik koordinat batas wilayah Boltim dan Mitra.

“Acuan batas yang dipaksakan dari Gunung Kayumanis ke Tubig Buyat dan mengabaikan titik koordinat Gunung Dongit yang sudah ditemukan oleh tim Bakosurtanal, bersama pemerintah provinsi dan kabupaten pada tahun 2002. Jadi, kesepakatan pada tanggal 9 April 2013 di Manado antara Bupati Mitra Telly Tjanggulung dan Bupati Boltim Sehan Landjar yang disaksikan oleh Gubernur Sulut SH. Sarundajang terkait dengan batas wilayah antara Kabupaten Mitra dan Kabupaten Boltim, bertentangan dengan Permendagri Tahun 2012. Kesalahan inilah yang mengakibatkan lahirnya Permendagri nomor 69 Tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Boltim dan Mitra sekarang ini. Keputusan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulut. Dalam Undang-undang ini, tidak ada klausul yang menyebutkan Tubig Buyat sebagai batas wilayah, sebagaimana disebutkan dalam Permendagri nomor 69 tahun 2016, yang mengakibatkan sebagai tanah Desa Buyat Bersatu Kabupaten Boltim hilang. Dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2008 pasal 5 ayat 1 huruf a hanya menyebutkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai batas wilayah Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Touluaan, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara,” urai Ramadhan. 

Dalam pertemuan tersebut, Ramadhan meminta tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Boltim. 

“Kami meminta agar pak Bupati Kabupaten Boltim dapat menelusuri kembali batas wilayah Boltim dan Mitra,” pintanya. 

Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto pun menerima aduan ini dan langsung memerintahkan jajarannya untuk secepatnya menindaklanjuti hal tersebut. 

“Mulai besok hal ini akan kita tindaklanjuti dan ini juga merupakan salah satu dasar acuan kita dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Memang tapal batas kita baik dengan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan masih ada persoalan,” ungkap Sachrul.

Pun demikian dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boltim Samsudin Dama yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dirinya berjanji persoalan ini akan menjadi pembahasan DPRD. 

“Kami juga minta data-data serta fakta-fakta sebenarnya dan pasti akan kita bahas juga di DPRD karena menyangkut harga diri masyarakat Boltim,” ujar Samsudin. 

Sebagaimana diketahui, hadir dalam pertemuan tersebut yakni Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, Sekretaris Daerah Sonny Waroka, Assisten 1 Pemda Boltim Priyamos, Asisten 2 MR Alung, Asisten 3 Rusmin Mokoagow, Kapolres Boltim AKBP Irham Halid SIK, Anggota DPRD Boltim Samsudin Dama dan Revy Lengkong, Camat Kotabunan Frida Manoppo, perwakilan pemerintah dan tokoh masyarakat Buyat bersatu.

(RG) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here