BOLMORA, BOLMUT – Masih dilakukannya proses sinkronisasi keuangan, sekaligus rasionalisasi anggaran dari pemeritah pusat ke pemerintah daerah, menjadi salah satu penyebab lambatnya pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017. Hal itu sebagaimana disampaikan Sekda Bolmut Asripan Nani, saat ditemui awak media, Selasa (19/9/2017) kemarin.
“Kita masih melakukan proses sinkronisasi program kerja di masing-masing Organisai Perangkat Daerah (OPD) sebelum diajukan ketahapan pembahasan bersama DPRD,” ujarnya.
Menurutnya, dalam menyusun draf KUA-PPAS Perubahan dibutuhkan kajian secara menyeuruh, yang nantinya akan dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), sehingga mana-mana yang masih kurang bisa segera dirampungkan.
“Agar ketika dimasukkan ke DPRD untuk dibahas, tidak menemui kendala yang berarti,” ujar Asripan.
Ditambahkan, “Kita masih melakukan proses sinkronisasi program kerja di masing-masing Organisai Perangkat Daerah (OPD) sebelum diajukan ketahapan pembahasan bersama DPRD,”, mengingat adaanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak Rp 5,2 Miliar dari pemerintah pusat, yang kemudian dimasukkan ke dalam RPJMD Pemuda.
“Ya, kita berharap agar draft KUA-PPAS Perubahan bisa selesai sesuai rencana, karena jika pembahasan molor, maka akan berdampak pada program kerja yang telah disusun,” pungkasnya.(hatam)
