BOLMORA.COM, SULUT – Toni Supit, salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut memgingatkan Pemprov Sulut lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (8/8/2025) saat rapat antar Banggar dan TAPD Pemprov Sulut terkait KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 berlangsung mengingatkan bahwa pokok pikiran (Pokir) atau aspirasi yang tidak masuk di Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) akan menjadi target hukum.
“Kami baru selesai bimtek, pokir yang tidak masuk di SIPD akan menjadi target hukum. Jadi apapun dia, tadi pak sekprov bahwa pak sekprov sendiri yang akan turun mengawal, tapi bahasanya yang lebih halus mungkin karena bahasanya tidak sama, tidak sejalan sehingga tidak terakomodirlah apa yang menjadi pokir kita,” ucap Supit dihadapan Plt, Sekprov Thalis Gallang dan pejabat pemprov lainnya.
Supit pun ungkap pengalaman sejak menjadi anggota dewan di waktu yang lalu, dimana pelaksanaan reses harus pindah tempat karena hasil reses atau aspirasi konstituen yang tidak diakomodir.
“Dengan berat hati kami terpaksa harus putar jalan lain, karena kami dianggap tidak menepati janji. Mereka sudah mengusulkan dengan menggebuh-gebuh dan kami juga sudah menjawab dengan penuh keyakinan tidak terpenuhi, kami seperti tidak punya wibawa,” ujar Supit dengan nada sesal.
Untuk itu harap Legislator dari dapil Nusa Utara ini, pokir-pokir yang sudah disampaikan bisa dimasukkan dalam SIPD dan direalisasi.
(Jane)
