Liputo Cs Tuntas, 5 Fraksi DPRD Sulut Setuju Ranperda Ibadah Haji Jadi Perda

BOLMORA.COM, SULUT – Lima Fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lewat Paripurna Internal setuju Ranperda usul prakarsa DPRD Pembahasan Penyelenggaraan Ibadah Haji setujui jadi Perda.

Disampaikan H. Amir Liputo ketua Pansus Haji, perjalanan calon jemaah haji (CJH) Sulawesi Utara (Sulut) menuju ke embarkasi adalah tanggung jawab Pemerintah Sulut, sehingga hal ini seharusnya diatur dalam Ranperda untuk dilaksanakan semua pihak terkait.

“Ranperda ini sudah lama dinantikan masyarakat di Sulut khususnya umat muslim. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umroh,” ungkap Liputo, Rabu malam (07/08/2024) di ruang rapat paripurna.

Dikatakan Liputo,di Sulut belum ada embarkasi. Hanya ada asrama haji, sedangkan asrama haji hanya untuk tempat transit,” ucap Liputo dihadapan Ketua Ketua Dewan dr. Fransiscus Andi Silangen dan Pimpinan Dewan lainnya juga Anggota Dewan.

Lanjut Liputo, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 salah satu pasal 36 mengamanatkan bagi daerah yang belum ada embarkasi, maka biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji dari daerah asal embarkasi dan atau debarkasi adalah tanggungan pemerintah daerah.

“Bahkan secara implisit biaya yang dimaksud dianggarkan dalam ABPD,” sebut Liputo.

Dalam Perda ini oleh Liputo fokus pada tanggung jawab daerah, dan tidak mengambil tanggung jawab pemerintah pusat.

“Supaya kita punya dasar hukum yang kuat, sebagaimana dengan daerah seperti Gorontalo, Ternate dan Ambon ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, Antara lain, transportasi, akomodasi dan konsumsi. Substansinya apabila Perda ini sudah selesai Jemaah Haji tidak akan menanggung biaya dari asrama haji sampai ke Embarkasi Balikpapan,” jelasnya

Tutup Liputo, perda ini patut disyukuri karena didukung penuh Gubernur dan jajarannya.

(Jane)