BOLMORA.COM, BOLSEL – Terkait dugaan pelanggaran adat yang juga dianggap lecehkan masyarakat adat yang dilakukan oleh Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto, karena tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD peringatan HUT ke-13 Kabupaten Bolsel, mendapat kritikan keras dari tokoh adat tertinggi daerah setempat, yakni Hi Herson Mayulu SIP (H2M), dan para petinggi-petinggi adat empat etnis suku setempat, masing-masing Gorontalo, Mongondow, Bulango, dan Sangihe.
Hal itu pun langsung ditanggapi dingin oleh Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto. Saat ditemui sejumlah awak media, Selasa (27/2/2021), Kapolres menyampaikan permohonan maafnya secara pribadi atas ketidak hadirannya pada rapat paripurna tersebut.
“Jika itu memang melanggar adat, saya secara pribadi meminta maaf. Saya tidak hadir bukan karena disengaja, tapi saat itu ada juga agenda lain yakni sertijab,” ucapnya.
Dia mengaku tidak tahu persis adat yang berlaku di Kabupaten Bolsel.
“Jadi, sekali lagi saya minta maaf kepada masyarakat dan segenap tokoh adat yang ada di Kabupaten Bolsel, jika ketidakhadiran saya itu memang melanggar adat. Itu murni ketidaktahuan saya,” ujar Kapolres.
Dikatakan, dirinya tidak mau menanggapi karena dikhawatirkan akan membuat suasana gaduh.
“Apalagi, situasi sekarang kita bersama-sama sedang menanggani pandemi Covid-19. Saya tidak mau masa kita gaduh gara-gara hal itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan HUT ke-13 Bolsel, yang digelar Kamis (22/7/2021), tokoh adat Bolsel Hi. Herson Mayulu, yang dianugerahi empat gelar adat dari suku terbesar yang mendiami Kabupaten Bolsel, yakni Temey Molamahu dari suku Gorontalo, Ta No O Tindaho Lripu adat suku Bolango, Datung Mbanua adat suku Sagihe, dan Kolano’ Nonombonu bo Nolintak Kon lipu adat dari suku Mongondow, sangat menyayangkan sikap Kapolres Bolsel.
“Hari ini Kabupaten Bolsel berusia 13 tahun. Saat sidang paripurna DPRD Bolsel digelar, sangat disayangkan seorang Kapolres tidak mau hadir dan hanya mewakilkan kepada seorang Kapolsek. Memangnya ini adalah hari ulang tahun Kecamatan, sehingga yang hadir hanya setingkat kapolsek?,” sentil Herson.
Bupati guhanga dua periode yang kini duduk sebagai Anggota Komisi V DPR RI ini menjelaskan, DPRD adalah gedung rakyat, sehingga ketidakhadiran Kapolres pada acara tersebut dengan tanpa sesuatu alasan merupakan bentuk tidak adanya rasa hormat terhadap rakyat Bolsel.
“Padahal, Bolsel adalah tempat di mana dia bertugas sebagai pengayom rakyat yang juga adalah anggota musyawarah pimpinan daerah. Beginikah mental seorang bhayangkara negara?,” tegasnya.
Tak sampai di situ, pada Senin (26/7/2021) kemarin, para pemangku adat dari empat etinis suku terbesar di Bolsel menyambangi DPRD. Kedatangan para tokoh adat yang mewakili etnis suku adat Gorontalo, Mongondow, Bolango dan Sagihe itu, untuk menyerahkan langsung empat poin pernyataan sikap masyarakat adat Bolsel terkait sikap Kapolres, kepada Ketua DPRD Bolsel.
Adapun empat poin pernyataan itu sebagai berikut:
| 1.Mendukung pernyataan Hi Herson Mayulu SIP (Pemengang gelar adat tertinggi) terkait ketidakhadiran Kapolres dalam sidang Paripurna DPRD HUT Kabupaten Bolsel. |
| 2. Menyayangkan atas ketidakhadiran bapak Kapolres Bolaang Mongondow Selatan dalam sidang Paripurna tanpa mengonfirmasi ketidakhadirannya. Bagi kami itu adalah bentuk pelecehan terhadap adat dan istiadat serta budaya daerah. |
| 3. Kecewa dengan sikap Kapolres yang hanya mengutus Kapolsek sebagai perwakilan padahal banyak jajaran pejabat Polres. |
| 4. Karena diawal tugas Kapolres kami jemput secara adat, maka kami menolak secara adat perlakukan Kapolres Bolaang Mongondow Selatan yang tidak menghargai dan tidak menghadiri Undangan peringatan Hari Ulang Tahun Bolaang Mongondow Selatan. |
(Nanda)
