BOLMORA.COM, BOLMONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dibentuk berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017.
TPIN dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil di daerah seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Hal ini sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow semenjak kepemimpinan Pj Bupati Limi Mokodompit, terlebidahulu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
Limi Mokodompit gerak cepat usai mengikuti arahan dari rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual pada 27 Februari 2023.
Limi Mokodompit hingga saat ini langsung menerapkan empat kunci pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow.
1. Penyediaan angaran pengendalian di Daerah, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan.
2. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan Bank Indonesia di daerah secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan.
3. Memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah bebas hambatan.
4. Menjaga distribusi barang stabil
Bahkan saat mengawali tahun 2023, inflasi di Sulawesi Utara (Sulut) termasuk di Kabupaten Bolmong masih dihadapkan dengan potensi kenaikan, salah satunya berasal dari kenaikan harga bahan pangan.
Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Bolmong bersama Bank Indonesia (BI) melaksanakan kick off Gerakan Pengendalian Inflasi Sulut 2023, Selasa (28/02/2023)
Kegiatan kick off diawali dengan operasi pasar dan sidak pasar yang mempunyai kenaikan infasi yang berdampak langsung ke masyarakat di Kabupaten Bolmong.
Selain sidak pasar, Pemkab Bolmong juga menggelar pasar murah yang rutin dilakanakan tiap bulan di tiap 15 Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Dinas Ketahanan Pangan Bolmong.
Tak hanya itu, menunjag pengendalian infasi di daerah, Pemkab Bolmong dan BI juga melakukan pencanangan perluasan gerakan “Marijo Bakobong” melalui pembagian 350.000 bibit barito yang meliputi bawang merah, rica, dan tomat kepada keluarga pra-sejahtera dan kelompok tani di 15 kabupaten/kota di Sulut.
Pemkab Bolmong dan BI terus besinergi untuk pengendalian infasi dengan menggelar rapat High Level Meeting bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan TPID di hotel sutan raja.
Untuk itu, inovasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 harus diperkuat untuk memberikan dampak lebih luas dan signifikan untuk mendukung terwujudnya kestabilan harga.
Seperti melanjutkan program “Marijo Bakobong”, perluasan program pasar digital dengan e-commerse, sinergi dengan Bulog, komunikasi yang efektif bila berbelanja dan pemanfaatan APBD untuk subsidi ongkos angkut.
“Disamping program pasar murah digital, beberapa program turut didorong salah satunya program Marjo Bakobong,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut Andry Prasmuko.
Aksi GNPIP dalam mengoptimalkan berbagai upaya stabilisasi harga pangan melalui program unggulan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah seperti operasi pasar, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai di pekarangan, pemanfaatan alsintan dan saprotan, pemanfaatan teknologi digital seperti pasar murah digital, serta penguatan koordinasi dan komunikasi melalui penyelenggaraan High Level Meeting TPID.
Di sisi lain, Limi Mokodompit juga menekankan pentingnya sinergi, komitmen, dan koordinasi seluruh pihak sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan GNPIP yang pada akhirnya membawa kebermanfaatan bagi terkendalinya inflasi pangan sehingga mendukung daya beli masyarakat luas.
Sebagai salah satu bentuk upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Bolmong yakni dengan gencarnya pelaksanaan pasar murah yang menggandeng Bulog.
GNPIP yang telah dicanangkan terus digaungkan sebagai salah satu tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 lalu.
GNPIP ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan (dari sisi suplai) dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan, yang lebih terintegrasi, sehingga mendukung daya beli masyarakat.
“Dalam rangka mengantisipasi inflasi dan menjaga daya beli masyarakat Bolmong, pemerintah terus gencarkan program Marijo Bakobong seperti saat ini,” uja Limi Mokodompit.
Sementara itu, Sekda Bolmong Tahlis Gallang saat membuka kegiatan high level meeting mengatakan bahwa Bolmong memiliki luas wilayah terbesar dari 15 Kabupaten/Kota di Sulut.
“Dengan luas terbesar se Sulut tersebut, Bolmong terbagi atas 3 kategori yakni, daerah pegunungan, dataran penghasil padi sawah, dan wilayah pesisir,” ucapnya.
Dari ketiga kategori tersebut, Tahlis menjelaskan bahwa Bolmong memiliki wilayah dengan sentra penghasil Holtikultura seperti sayur-sayuran, dan wilayah penghasil padi sawah hingga dikenal sebagai lumbung beras, dan wilayah penghasil tangkapan laut.
“Meski begitu, Bolmong masih merujuk harga pasar di Kota Kotamobagu untuk perhitungan asumsi inflasi dikarenakan belum adanya pasar modern di Bolmong,” ucapnya.
Dengan sinegritas yang sangat baik dibawah kepemimpinan Bupati Limi Mokodompit, inflasih di Kabupaten Bolaang Mongondow bisah di tekan dan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 hingga kini.
Menurut Limi Mpkodompit, tentunya angka persentasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dinilai naik dari tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi di Bolmong naik menjadi 5,3 persen usai turun drastid di masa Covid hanya 2,3 persen,” katanya.
Limi juga mengatakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya.
“Jadi sudah bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Bolmong terus memperlihatkan sentimen positif dengan meningkatnya perekonomian daerah,” katanya.
Ia mengatakan selain pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) pun menunjukkan peningkatan positif selama enam tahun terakhir.
“PDRB Bolmong ini tidak lepas dari kontribusi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan serta berbagai sektor lainnya,” ungkapnya.
Meski begitu, ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi Pemkab Bolmong untuk lebih banyak mendatangkan investor diberbagai bidang. Sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat lebih meningkat dari tahun ke tahun, yang nantinya akan berdampak positif pada perkembangan sumber pendapatan daerah dan perekonomian rakyat.
“Mudah-mudahan semua program pemerintah dalam hal meningkatkan perekonomian daerah bisa didukung semua stakeholder masyarakat sehingga benar-benar memberi dampak baik untuk menambah pendapatan daerah dan masyarakat,” katanya.
(Agung)
