BOLMORA.COM, SULUT – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut akhirnya rampung.
Pembahasan yang berlangsung alot dan melewati beberapa kali pertemuan tersebut dituntaskan pada Kamis (13/8/2026) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Dengan rampungnya pembahasan, DPRD Sulut dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Jumat (14/8/2026) untuk melanjutkan tahapan pembahasan KUA-PPAS 2027.
Namun, di penghujung rapat pembahasan, perhatian justru tertuju pada persoalan kehadiran anggota Banggar.
Salah satu anggota Banggar DPRD Sulut, Vonny Paat, secara tegas menyoroti anggota Banggar yang disebut tidak pernah hadir sejak awal pembahasan hingga proses finalisasi KUA-PPAS 2027.
“Bagi bapak ibu (anggota Banggar) yang tidak pernah hadir di Banggar, dengan catatan ya Pak Sekwan, walaupun kembali pada tanggung jawab pada masing-masing fraksi,” tegas Vonny dalam rapat.
Pernyataan tersebut kemudian kembali diulang Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen.
“Fraksi pemerintah tapi tidak pernah hadir,” singkat Fransiscus.
Sorotan tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah rampungnya pembahasan KUA-PPAS 2027. Sebab, proses pembahasan anggaran daerah membutuhkan keterlibatan aktif seluruh anggota Banggar, terutama dalam memastikan setiap tahapan pembahasan berjalan secara maksimal dan bertanggung jawab.
Dengan berakhirnya pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD, perhatian kini tertuju pada rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Jumat (14/8/2026), sebagai tahapan lanjutan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
(Jane)
