BOLMORA.COM, BUOL – Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna membahas peraturan serta teknis dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nanti.Itu dilakukan menyikapi dan menindaklanjuti persetujuan Menkes RI tentang penerapan PSBB di Kabupaten Buol, yang telah memenuhi syarat.
Rakor yang digelar di Pendopo Polres Buol, Senin (11/5/2020) ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buol Suprizal Yusuf, didampingi Kapolres Buol AKBP Wawan Sunarwirawan.
Dalam rakor tersebut dibahas beberapa hal penting mengenai rumusan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penerapan PSBB Kabupaten Buol, yang sudah diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng). Namun, hal menarik yang bakal jadi tanda tanya besar adalah seberapa jauh persiapan dan kesiapan pemerintah daerah jika PSBB mulai diberlakukan, terutama mengenai penanganan berbagai dampak yang akan terjadi, dikarenakan lumpuhnya perekonomian akibat PSBB yang nantinya sudah dibarengi dengan sanksi hukum.
Hasil konfirmasi Bolmora.Com, kepada sejumlah pimpinan OPD yang mengikuti rapat, antara lain menyebutkan siap melaksanakan Perbup.
“kalau dari pihak kami akan segera melakukan pembatasan pergerakan orang dari semua akses, baik itu melalui jalur transportasi darat, laut maupun udara,” kata Kepala Dinas Perhubungan Buol, Yamin Rahim.
Sementara dari Dinas Sosial, akan memaksimalkan penyaluran bantuan kepada warga terdampak ekonomi akibat Covid-19.
“Mulai hari ini, kami dari Dinas Sosial akan segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada warga,” sebut kepala Dinas Sosial, Asmayudin.
Demikian untuk pihak RSUD, yang akan menyiapkan fasilitas Rusunawa.
“Kita akan melakukan pembenahan fasilitas Rusunawa yang saat ini sudah dijadikan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19, serta melakukan penanganan khusus kepada pasien yang terkonfirmasi positf corona,” terang Direktur RSUD Mokoyulry Buol, dr.Ariyanto S. Panambang.
(Irfan)
