Bupati dan Walikota Se-Sulut Terima LHP BPK-RI, 14 Daerah Raih WTP, 1 Disclaimer

0
117
Bupati dan Walikota Se-Sulut Terima LHP BPK-RI, 14 Daerah Raih WTP, 1 Disclaimer
Foto bersama personil BPK-RI dengan Gubernur Sulut dan para bupati dan walikota di Sulut. Senin (27/5)/Foto: hms Pemprov Sulut

BOLMORA.COM, MANADO – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 kepada seluruh kabupaten dan kota se-Sulut di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado, Selasa 27 Mei 2019, tadi siang.

LHP atas LKPD tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada seluruh bupati dan walikota di Sulut, disaksikan juga oleh anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Dari 15 kabupaten/kota di Sulut, 14 daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara untuk Hasil Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Bolmong, BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dalam sambutannya, anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis meminta Pemkab Bolmong untuk segera membenahi laporan keuangannya. Harry juga optimis kedepannya seluruh kabupaten dan kota di Sulut akan mampu meraih WTP.

“Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Pemerintah di Sulawesi Utara 100 persen mendapat WTP,” ujar Harry.

Lanjutnya, Harry mengatakan, bahwa predikat WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“WTP adalah kewajiban minimum, karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” beber Harry.

Senada, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut menjelaskan, bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.

“Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan,” ungkap Tangga Muliaman Purba.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey sangat mengapresiasi pihak BPK RI Perwakilan Sulut, atas terlaksananya penyerahan LHP kabupaten/Kota. Ia optimis kedepannya manajemen pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan penyerahan LHP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Harry Azhar Azis yang ditengah kesibukannya sebagai Anggota VI BPK RI namun bisa datang ke Sulut menyaksikan penyerahan LHP,” kata Olly.

Gubernur juga memastikan, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut akan selalu berkomitmen, untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap manajemen keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan daerah.

Hadir dalam kegiatan, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, bupati dan walikota di Sulut. Para sekretaris daerah, dan para Ketua DPRD Se-Sulut. (*wdr)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here