BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru menghadiri Forum Perencanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2019 dan RKPD 2020 yang dibuka Presiden Joko Widodo di Hotel sangrila Jakarta Kamis 9 Mei 2019.
Bupati hadir bersama Kepala Bappelitbangda Bolsel, Harifin Matulu. Musrenbangnas 2019 dan RKPD 2020 ini, juga diikuti oleh 514 Bupati, Walikota dan 34 Gubernur dan Bappeda se Indonesia.
Dijelaskan Kepala Bagain Humas Bolsel Ahmadi Modeong, dalam agenda kegiatan tersebut, diawali dengan laporan panitia oleh Menteri PPN/Bappenas Prof. Dr. Bambang P. S Brodjonegoro.
Ahmadi menuturkan, dalam sambutan Presiden Joko Widodo, beliau menyampaikan bahwa Musrenbangnas adalah bagian penting dalam menentukan arah pembanguna nasional lima tahun ke depan.
Menurutnya Indonesia telah mengalami kemajuan. Sehingga target Indonesia 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, Adil dan makmur akan terwujud.
“Pembangunan ke depan harus selaras dengan apa yang telah menjadi visi pemerintah dengan program nawacita,” jelasnya.
Forum Musrembangnas dilanjutkan dengan penyampaian materi dari 4 menteri koordinator. Diantaranya yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani. Menko Bidang Kemaritiman Indonesia Letjen TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menkopolhukam Wiranto dan Materi Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Di sisi lain, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menilai, pentingnya kegiatan ini dalam mensingkronkan program pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
“Khusus Pemkab Bolsel, untuk pengusulan program sudah mengacu pada e-planning, e-Budgeting dengan mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan pembanguna daerah,” ungkap Ahmadi.
Dia menambahkan, beberapa isu yang didorong dalam program daerah diantaranya pembangunan infrastruktur dalam penanggulangan kemiskinan.
“Prinsipnya, forum Musrenbangnas, Pemkab Bolsel dalam beberapa program dan isu strategis sudah menyerahkan kepada pemerintah provinsi. Karena berbagai tahapan sudah dilakukan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi, tandasnya. (**)
