Penyusunan RKP di Bolsel Bakal Pakai Money Follow Program

0
242
Advertisement

Penyusunan RKP di Bolsel Bakal Pakai Money Follow Program Program

Pengentasan Kemiskinan Diprioritaskan

Bolmora, Bolsel

Pemerintah kabupaten (Pemkab ) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) merubah cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kalau selama ini prinsip yang digunakan adalah Money Follow Function, maka ke depan akan diganti dengan prinsip Money Follow Program.

Menurut Bupati Bolsel Hi. Herson Mayulu, dalam penyusunan RKP khususnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rinsip Money Follow Function tidak digunakan lagi, karena manfaatnya tidak jelas.

“Kalau prinsip Money Follow Function, adalah kebutuhan dana yang mengikuti fungsi organisasi. Nah, dengan menggunakan prinsip Money Follow Program, maka program dan kegiatan yang strategislah yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran,” jelas Mayulu.

Apalagi, diperiode kedua kepemimpinannya di Kabupaten Bolsel, yang menjadi prioritas adalah infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Namun, yang menjadi salah satu perhatian perhatian khusus adalah soal pengentasan kemiskinan. Pasalnya, saat ini angka kemiskinan di daerah yang dimekarkan tahun 2007 itu dinilai masih cukup tinggi, pada kisaran 14 persen atau masih ada sekira 500 kepala keluarga. Dari data yang diperoleh, selang lima tahun pemerintahan diperiode pertama Mayulu memimpin kabupaten Bolsel, angka kemiskinan hanya berkurang sekitar 8 persen saja.

“Ini harus menjadi perhatian, makanya kita harus fokus. Nantinya, alokasi anggaran di setiap SKPD tidak lagi merata. Jadi, mana SKPD yang fokus pada program prioritasnya, itu yang diutamakan,” tegas Mayulu.

Rencananya, dalam pembahasan APBD-P 2016 nanti, prinsip Money Follow Program sudah diterapkan. Semua kegiatan yang dinilai tak bermanfaat akan dipangkas. Bahkan, biaya perjalan dinas di setiap SKPD akan dievaluasi. Kalau sudah tidak sesuai, akan dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan. Sebab dari segi penilaian selama ini, biaya perjalanan dinas di sejumlah SKPD sudah tak sesui dengan program dan kinerja. Parahnya lagi, perjalanan dinas ini menjadi persaingan antar SKPD, siapa yang lebih banyak. Seharusnya, kepala SKPD harus melihat urgensi perjalannan dinas di instansi yang dipimpinnya.

“Harusnya urusan perjalanan dinas adalah tugas masing-masing kepala bidang, bukan setiap ada agenda tugas luar, lantas kepala dinas-nya yang harus berangkat,” tandas Mayulu.

Selain fokus pada program pengentasan kemiskinan diperiode lima tahun ke depan, Mayulu juga memprioritaskan peningkatan infrastruktur di pusat ibu kota pemerintahan, kecamatan hingga ke tingkat desa. Apalagi, program Gubernur Olly Dondokambey dalam pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan ‘Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan’ (ODSK) dicanangkan di Kabupaten Bolsel, beberapa waktu lalu, ditandai dengan bedah rumah warga miskin di Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki.

“Apa yang dicanangkan gubernur akan ditindaklanjuti. Disamping itu, program lain yang juga sedang dilakukan adalah penataan infrastruktur, baik di wilayah ibu kota kabupaten maupun kecamatan, hingga desa,” kuncinya.(mg-04/ady)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here