Wakil Wali Kota Hadiri Paripurna DPRD Kotamobagu Dalam Rangka Penyampaian LKPJ

0
24
Wakil Wali Kota Hadiri Paripurna DPRD Kotamobagu Dalam Rangka Penyampaian LKPJ
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan saat kata sambutan pemerintah/Foto: Ist
Advertisement

BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU – Mewakili Wali Kota Ir. Hj. Tatong Bara, Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan SH, menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka pembicaraan tingkat I penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu tahun anggaran 2021.

Paripurna yang digelar di ruang sidang gedung DPRD Kotamobagu ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Syarifudin Mokodongan beserta segenap anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kotamobagu Sofyan Mokoginta, unsur Forkopimda, para Asisten serta pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Meiddy Makalalag tersebut juga dalam agenda pembicaraan tingkat II tentang penetapan 4 (empat) rancangan peraturan daerah (Ranperda), Rabu (20/4/2022).

Diantaranya, Ranperda pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, pengelolaan sampah, perubahan atas Perda nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan pemilihan Sangadi, serta Ranperda penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19.

Wakil WaliKota Nayodo Koerniawan menjelaskan, penyampaian LKPJ Wali Kota tahun 2021 merupakan implementasi dari pelaksanaan undang-undang (UU) tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007.

“Hal ini bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan pemerintah daerah serta progres report atau catatan atas capaian kemajuan sekaligus gambaran pembangunan dan kinerja Pemkot Kotamobagu pada tahun 2021,”ujarnya.

Nayodo mengatakan, secara umum APBD Kota Kotamobagu tahun 2021 disusun berdasarkan kebijakan serta prioritas belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi-misi pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

“Selain itu, untuk menajamkan target serta indikator sasaran dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi maupun pusat,” ungkapnya.

Melalui sambutan, Nayodo juga memaparkan gambaran umum tentang sumber pendapatan dan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2021.

“Pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan menjadi Rp 610.512.118.411,00 dan hingga akhir tahun anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp 629.246.330.018,72. Sementara untuk belanja daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 631.034.223.499,31 dapat direalisasikan sebesar Rp 603.479.023.774,66,”terangnya

Lanjutnya, berdasarkan ketentuan Permen nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka LKPJ yang disampaikan pada paripurna kali ini selanjutnya akan dibahas oleh pihak legislatif sesuai tata tertib DPRD.

“Berdasarkan hasil pembahasan nantinya akan ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kedepan,” pungkasnya.

(*/wdr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here