Hadiri Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, DPD GMPK Support Pemkab Bolmong

0
354
Hadiri Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, DPD GMPK Support Pemkab Bolmong
Sosialisasi Penguatan Penanganan Konflik Sosial di Kantor Bupati Bolmong. Selasa (2/4)/Foto: Wandy
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLMONG – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bolaang Mongondow (Bolmong), memberikan support kepada Pemkab Bolmong, yang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Penanganan Konflik Sosial.

Adapun tujuan kegiatan ini, dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat Bolmong, menjelang pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang.

Hal ini dikatakan, oleh Asisten I Pemerintahan Buang Derek Panambunan, dalam sambutan mewakili Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, di ruangan serbaguna, Kantor Bupati, Lolak. Selasa 2 April 2019.

“Menjelang pemilu seperti ini, konflik sosial sangat tinggi, dengan adanya rakor atau dialog seperti ini, diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah atau konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkap Derek

Panambunan berharap, para tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi terkait bisa memahami materi yang diberikan. Agar, bisa turut memberikan pemahaman kepada masyarakat luas ataupun di lingkungan sendiri.

Senada, Ketua DPD GMPK Bolmong, melalui Sekretarisnya Mukhtar Mamonto mengatakan, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa mendapat pemahaman tentang antisipasi terjadinya Konflik Sosial dikalangan masyarakat.

“Sosialisasi ini, merupakan peran penting, dalam upaya melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Bolmong, dan sebagai warga Bolmong, tentunya kami harus mensupport kegiatan semacam ini, “ ujar Mamonto. Selasa sore (2/4/2019).

Mamonto juga menambahkan, GMPK akan mensupport program Pemkab Bolmong, sepanjang hal itu mengakomodir kepentingan rakyat, terlebih dimasa menjelang Pemilu, yang rawan akan terjadinya konflik sosial.

“Dimasa seperti ini, rawan konflik bisa saja terjadi. Mengantisipasi hal-hal tersebut. Maka, kita semua harus berperan, meredam potensi terjadinya konflik sosial. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial, “ ungkap Mamonto.

Hadir dalam kegiatan, Perwakilan Polres Kotamobagu, Kesbangpol dan Biro Kesra Pemprov Sulut, Kadis Sosial Bolmong, Kaban Kesbangpol Bolmong, tokoh pemuda, Ormas, LSM dan tokoh masyarakat.

(Wdr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here