Pencairan Dandes Tahap I Tahun 2020 Naik Menjadi 40 Persen

0
116
Pencairan Dandes Tahap I Tahun 2020 Naik Menjadi 40 Persen
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolmong Rio Lombone

BOLMORA.COM, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai mempersiapkan penyaluran Dana Desa (Dandes) tahap I tahun anggaran 2020.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dandes sebagai dasar penyaluran.

Dikatakannya, pengelolaan Dandes di setiap desa diatur dengan Permenkeu. Sehingga, pengelolaan Dandes perlu diatur lagi dengan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dandes, dan mencabut serta menggantikan Permenkeu Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan Dandes.

“Berdasarkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dandes, banyak hal yang diatur. Salah satunya yakni tentang penyaluran yang berbeda dari tahun anggaran 2019,” terangnya.

Pasal 23 Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dandes disebutkan, penyaluran Dandes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: tahap I paling cepat bulan Januari, dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 persen. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40 persen. Sedangkan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 persen.

“Jadi bedanya, kalau tahun 2019 penyaluran untuk tahap I 20 persen. Tapi pada tahun 2020, tahap I 40 persen,” ungkap Rio.

Dijelaskan, penyaluran Dandes untuk desa berstatus desa mandiri, dilakukan dalam dua tahap, dengan ketentuan tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60 persen. Sedangkan untuk tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40 persen.

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun, dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemedes-PDTT) dalam Indeks desa.

“Jadi, untuk penyaluran Dandes tetap tiga tahap. Tapi, sudah berbeda dengan tahun 2019 lalu,” jelasnya.

Sementara di pasal 24 dijelaskan, penyaluran Dandes dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dandes menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati atau wali kota. Dengan ketentuan, tahap I berupa peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dandes setiap desa, peraturan desa mengenai APBDes, dan surat kuasa pemindah-bukuan Dandes. Untuk tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dandes tahun anggaran sebelumnya.

Selain itu, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dandes tahap I menunjukkan rata­-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 persen dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 persen.

Sedangkan tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dandes sampai dengan tahap II, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 persen dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 persen.

Adapun pada tahun anggaran 2020 ini, alokasi untuk Dandes dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya mencapai Rp72 triliun, dengan rata-rata per desa memperoleh sebesar Rp960 juta.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pada rapat terbatas 11 Desember 2019, yang dituangkan dalam kebijakan penyaluran Dandes melalui Permenkeu Nomor: 205/PMK.07/2019 tanggal 31 Desember 2019, tentang Pengelolaan Dandes.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here