BOLMORA.COM, SULUT – Ancaman terganggunya pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara setelah staf medis RSUD ODSK melakukan aksi mogok kerja selama satu hari. Persoalan tersebut berkaitan dengan tunggakan gaji tenaga kesehatan yang disebut telah mencapai empat bulan.
Komisi IV DPRD Sulut menyoroti kondisi ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, Selasa (8/9/2026).
Sorotan tajam terlontar dari Wakil Ketua Komisi IV, Louis Schramm. Louis menilai persoalan tersebut merupakan kesalahan manajemen dan menegaskan bahwa kondisi seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi.
“Sebelumnya belum pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji tenaga medis. Nanti direktur yang sekarang terjadi keterlambatan pembayaran gaji. Direktur RSUD ODSK tidak layak menjabat,” tegas Louis.
Louis menuturkan, aksi mogok kerja tersebut beruntung tidak berakibat langsung pada pasien. Namun, ia menegaskan kejadian tersebut harus segera ditangani karena menyangkut kepercayaan publik terhadap rumah sakit rujukan.
(Jane)
