BOLMORA.COM, MANADO – Anggota Komisi V DPR RI Hi. Herson Mayulu, SIP, berharap kepada para camat, kepala desa, dan fasilitator masyarakat, untuk menyukseskan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Hal itu disampaikannya saat menghadiri penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja sama P3TGAI tahap II sesi V tahun anggaran 2021, di Hotel Mercure Manado, Selasa (4/4/2021).
Herson juga menyampaikan bahwa, P3TGAI ini sebagian masuk dalam program aspirasi darinya, selaku anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR.
“Olehnya, saya meminta kepada para camat, kepala desa dan kelompok P3A agar dapat bekerja sama dan bersinergi dengan baik, untuk menyukseskan kegiatan infrastruktur saluran irigasi tersier ini ,” imbuhnya.
Hal ini bukan tanpa alasan, sebab menurutnya anggaran P3TGAI bersumber dari APBN, yang nantinya diakhir kegiatan pengelolaannya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Di segi yang lain, H2M (singkatan nama Politisi PDI Perjuagan dari Dapil Sulawesi Utara), juga mengingatkan aspek pemeliharaan saluran tersier.
“Jika pekerjaan sudah selesai, saya berharap kepala desa dan para camat dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemeliharaannya. Lebih baik lagi jika pemerintah desa memberikan andil dalam pemeliharaan, dengan menyiapkan anggaran melalui Dana Desa (Dandes),” kata dia.
Mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dua periode ini juga mengingatkan bahwa, pelaksanaan program P3TGAI tidak boleh dipihak ketigakan, karena sifatnya padat karya. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden RI Ir. Joko Widodo, terkait optimalisasi kegiatan padat karya.
“Sifatnya padat karya. Artinya, program ini wajib memanfaatkan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal di desa. Agar, masyarakat sekitar benar-benar dapat merasakan manfaat kegiatan padat karya dari P3TGAI ini, demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui upah kerja yang mereka terima. Sehingga, boleh manimalisirkan pengangguran di desa,” jelas H2M.
Disisi yang lain, H2M secara khusus menyorot kemampuan wilayah BMR sebagai daerah yang dikenal lumbung beras di Sulawesi Utara. Ia mengaku prihatin karena kapasitas wilayah ini dalam memproduksi padi semakin menurun. Oleh sebab itu, dirinya bersama Balai Wilayah Sungai I, berupaya membangun kerja sama dalam menyediakan fasilitas infrastruktur yang diperlukan guna meningkatkan produksi padi petani.
“Tahun ini sudah turun anggaran rehabilitasi Bendungan Kosinggolan. Insha Allah, saya akan berupaya maksimal memperjuangkan anggaran rehabilitasi bendungan tersebut, juga bendungan Toraut, ditahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Senada dengan H2M, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Bastari, berharap P3TGAI dapat terlaksana dengan baik.
“Agar tujuan dari kehadiran program ini untuk membantu ekonomi masyarakat dapat tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bastari yang saat itu didampingi Kasatker Iskandar Rahim dan PPK P3TGAI Alan Kawengian, menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota DPR RI Hi. Herson Mayulu, SIP, karena telah bahu membahu dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I,untuk menguraikan berbagai persoalan petani di Sulawesi Utara, termasuk mendorong agar P3TGAI bisa meningkat jumlahnya, yang pada tahun ini bisa mencapai 294 lokasi.
Diketahui, penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja sama tersebut turut dihadiri para camat, kepala desa, fasilitator masyarakat dan Kelompok P3A, yang mendapatkan program P3TGAI tahun 2021.
(*/Gnm)
