BOLMORA.COM, BUOL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan sudah menyiapkan tujuh skema bantuan jaring pengaman social, untuk masyarakat terdampak covid-19. Baik bersumber dari APBN, APBD-I serta APBD-II. Demikian diungkap Kepala Dinsos Buol Asmayudin Gondjeng, melalui visual berdurasi 3 menit 56 detik, yang dirilis Diskominfo Buol, Sabtu (20/5/20).
Menurut Asmayudin, tujuh skema bantuan jaring pengaman sosial yang telah disiapkan dalam upaya menghadapi pandemi covid-19.
“Bantuan ini akan segera disalurkan sesuai intruksi bupati. Insha Allah minggu depan dapat terealisasi,” kata Asmayudin.
Baca: https://bolmora.com/05/2020/41143/warga-buol-minta-durasi-pemberlakuan-jam-malam-dilonggarkan/
Asmayudin menyebutkan, tujuh skema bantuan jaring pengaman sosial bersumber dari APBN Kemensos senilai Rp15.561 juta, dalam bentuk bantuan tunai kepada 8.645 Kepala Keluarga (KK). Setiap KK mendapat Rp600 ribu selama tiga bulan.
Kemudian, bantuan keuangan tunai bersumber APBD-I, Rp2.156.400 ribu, akan disalurkan kepada 1.198 KK. Masing-masing KK akan mendapat 10 kilogram beras, dan bantuan langsung tunai sebesar Rp490 ribu pe KK selama tiga bulan.
Berikutnya, bantuan tunai langsung APBD-II sebesar Rp498.600 ribu, untuk 277 KK. Setiap KK akan menerima Rp600 ribu per bulan, selama tiga bulan.
“277 Kepala Keluarga ini adalah mereka yang tidak terakomodir di dana kelurahan,”jelasnya.
Selanjutnya, bantuan langsung Pemkab senilai Rp2.061.800, untuk penerima PKH di bawah Rp300 ribu per bulan, untuk 3.603 KK dengan besaran setiap KK menerima Rp.200 ribu/bulan selama tiga bulan.
Sedangkan untuk penerima sembako, sebut Asmayudin, Pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung sebesar Rp.3.535.800 ribu, untuk 5.893 KK. Setiap KK menerima Rp.200 ribu perbulan selama tiga bulan.
Lanjut Asmayudin, Pemkab Buol juga telah menyiapkan bantuan jaring pengaman sosial dana Kelurahan melalui bantuan langsung tunai sebesar Rp.2.100 juta.
“Di mana setiap kelurahan menyiapkan Rp.300 juta untuk 166 kepala keluarga yang menerima sebesar Rp.600 ribu/bulan selama tiga bulan,” sebutnya.
Sedangkan Dana Desa, kata Asmayudin, diperuntukan menanggulangi kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan baik bersumber dari pusat, propinsi, ataupun kabupaten.
“Dengan demikian di harapkan semua kepala keluarga yang semestinya menerima bantuan dapat terpenuhi,” tandasnya.
(Syarif)
