ABPEDNAS Sulawesi Utara Resmi Dikukuhkan di Unsrat, Jamintel Kejaksaan RI Pimpin Langsung Prosesi

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, memimpin langsung pengukuhan Pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Utara di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini sekaligus menggelar sosialisasi penguatan kesadaran hukum dan pengelolaan dana desa bagi seluruh pengurus ABPEDNAS se-Sulawesi Utara. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar turut hadir dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mempercepat pembangunan.

Pengukuhan ABPEDNAS Sulut ini menandai babak baru penguatan peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah desa di seluruh Sulawesi Utara. BPD kini tampil bukan sekadar lembaga formalitas, melainkan pengawas aktif yang mendorong tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Dengan sosialisasi hukum yang menyertai pengukuhan, seluruh pengurus ABPEDNAS mendapat pembekalan konkret tentang aspek regulasi pengelolaan dana desa.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD menjadi fondasi utama pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurutnya, penguatan kapasitas dan pemahaman regulasi merupakan kunci utama mencegah potensi permasalahan hukum di tingkat desa. Tanpa pemahaman hukum yang kuat, pengelolaan dana desa rentan menimbulkan penyimpangan yang merugikan masyarakat.

“Penguatan kapasitas dan pemahaman regulasi menjadi kunci dalam mencegah potensi permasalahan hukum di tingkat desa.”— Franky Donny Wongkar, S.H., Bupati Minahasa Selatan

Prof. Reda Manthovani yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS membawa perspektif penegakan hukum langsung ke forum pengukuhan ini. Kehadirannya sebagai pejabat Kejaksaan RI memberikan sinyal kuat bahwa negara menaruh perhatian serius terhadap tata kelola dana desa. Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum sejak awal diharapkan menciptakan efek pencegahan yang nyata di kalangan pengelola desa.

Sosialisasi kesadaran hukum yang menyertai kegiatan ini mencakup aspek pengelolaan dana desa yang tepat guna dan tepat sasaran. Dengan demikian, pengurus ABPEDNAS tidak hanya memahami fungsi kelembagaan, tetapi juga menguasai rambu-rambu hukum yang wajib mereka patuhi. Pembekalan semacam ini menjadi langkah preventif yang jauh lebih efisien dibandingkan penanganan kasus setelah penyimpangan terjadi.

Anggota DPD RI sekaligus Ketua DPP ABPEDNAS Sulut, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, hadir bersama seluruh jajaran pengurus dan anggota asosiasi. Anggota DPR RI Martin Tumbelaka juga turut memperkuat representasi legislatif nasional dalam forum bersejarah ini. Kehadiran dua legislator nasional sekaligus mencerminkan betapa strategisnya peran ABPEDNAS dalam ekosistem pemerintahan desa Indonesia.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, para perwakilan Forkopimda Provinsi, serta para kepala daerah se-Sulawesi Utara turut memenuhi auditorium. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, hadir sebagai tuan rumah sekaligus mitra akademik dalam penguatan kapasitas BPD. Sementara itu, Komisaris PT Pertamina Gas Hanny Joost Pajouw juga hadir, mencerminkan relevansi pengelolaan desa dengan dunia usaha nasional.

Ke depan, ABPEDNAS Sulawesi Utara dituntut berperan aktif meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh kabupaten dan kota. Asosiasi ini juga harus mendukung percepatan pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat paling bawah. Momentum pengukuhan ini menjadi titik awal yang kuat untuk membuktikan bahwa BPD mampu menjadi garda terdepan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa Sulawesi Utara.

• Tiga Pimpinan DPRD Bolmong Resmi Dikukuhkan
• FDW Apresiasi Kinerja Kejaksaan Negeri MinSel
• Wali Kota Kukuhkan dan Lantik Anggota Paskibraka Kota Kotamobagu