BOLMORA.COM, NASIONAL – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan asal Sulut (Sulawesi Utara) Hi. Herson Mayulu, S.IP, Senin (20/4/2020), mengikuti RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama mitra kerja, masing-masing Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika) BNPP (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) dan Plt Kepala BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu).
Dalam RDP secara virtual atau via online tersebut, H2M (singkatan nama Hi. Herson Mayulu) menegaskan, pergeseran anggaran bukan ranah Komisi V.
“Namun, jika mitra kerja menggunakan dana SILPA, maka mereka harus menginformasikan ke Komisi V dahulu sebelum digunakan,” kata Herson.
RDP yang digelar mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB siang itu, juga membahas beberapa agenda penting di antaranya, realisasi anggaran sampai bulan Maret 2020, realokasi anggaran tahun 2020 di tiga lembaga tersebut, terkait pandemic Covid -19, serta sejumlah agenda penting lainnya.
Kepala BMKG Pusat Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., P.hD, ketika diberi kesempatan mengatakan bahwa, apa yang disampaikanpada rapat tersebut merupakan penjelasan sebelum pihaknya mendapat surat dari Kemenkeu, pada 17 April 2020. Yang mana, alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp3.056.259.932.000, sementara realisasi anggaran sebesar Rp337.553.472.177, yang peneyerapannya mencapai 11,04 persen.
Sementara untuk SILPA, hingga 3 April 2020 sebanyak Rp5.197.294.356.
“Sehingga, alokasi anggaran menjadi Rp2.475.621.633.000, dengan pemotongan Rp580.638.299.000. Untuk Rp2,1 Miliar dialihkan dari Rp5,1 Miliar SILPA, yang diperuntukan sarana penanggulangan Covid-19. Saat ini dilakukan penelaan terhadap kegiatan yang dapat ditunda, sembari menunggu petunjuk teknis Kemenkeu,” ungkap Karnawati.
Di lain pihak, Kepala BNPP Marsdya TNI Bagus Puruhito, merinci bahwa alokasi anggaran tahun 2020 oleh pihaknya sebesar Rp2,25 Triliun, dengan realisasi anggaran Rp273,41 Miliar, dan penyerapannya 12,13 persen.
“Kemudian, untuk pengurangan anggaran sebesar Rp670,48 Miliar, atau 29,8 persen anggaran, sehingga menjadi Rp1,58 Triliun. Adapun beberapa anggaran telah diusulkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara), tapi belum terealisasi. Olehnya, berdampak pada realisasi penyerapan. Selain itu, dengan adanya pengurangan anggaran yang signifikan tersebut, mempengaruhi kinerja BNPP secara keseluruhan,” beber Puruhito.
Adapun Plt Kepala BPWS Ir. Achmad Herry Marzuki, CES, memaparkan jika alokasi anggaran tahun 2020 oleh pihaknya sebesar Rp215.921.503.000, dengan penyerapan anggaran Rp6.816.753.000 atau sebanyak 3,16 persen. Untuk alokasi penanganan Covid-19 Rp59,05 Miliar,sehingga menjadi 156,87 Miliar.
“Sekarang ini ada pembatasan pengadaan lahan kawasan strategis Suramadu karena Covid-19. Sehingga, realisasi Rp100,92 Miliar tertunda. Ada pula pembangunan/peningkatan jalan di kawasan kaki jembatan Suramadu, serta di klaster Madura masih menunggu finalisasi dokumen perencanaan teknis, oleh daerah untuk dilakukan lelang,” urai Marzuki.
Dalam tanggapannya, Ketua Komisi V Lasarus menegaskan, hendaknya ada PERPU dan PERPRES yang tidak mengabaikan Undang-undang. Oleh karena itu, setiap pergeseran anggaran harus ada persetujuan dari Komisi V DPR RI.
“Harapan kami agar potongan anggaran tidak menghabiskan kembali anggaran internal. Ini bisa digunakan sebagai penguatan dalam rangka penyangga kekuatan masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19,” sebutnya.
Secara umum RDP Komisi V dengan Kepala BMKG, BNPP dan BPWS belum menghasilkan kesimpulan. Karena, angka-angka anggaran yang dijelaskan oleh BMKG masih akan dirapatkan dengan Kemenkeu.
Namun demikian beberapa penegasan pada rapat tersebut berhasil dirumuskan, sebagai berikut:
1. Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP agar dalam refocussing ke program padat karya tunai dan bansos, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
2. Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocussing anggaran kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I. Kemudian, masukan serta saran dari komisi V DPR RI menjadi pertimbangan.
3. Komisi V sepakat agar BMKG, BPWS, BNPP akan kembali menggelar pembahasan terkait hal-hal tersebut di atas.
(*/Gnm)
