Arah Kebijakan Strategis Sulawesi Utara 2026, Gubernur Yulius Selvanus Tegaskan Fokus Inflasi dan Transformasi Digital

Arah Kebijakan Strategis Sulawesi Utara 2026 resmi dipaparkan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, 23 Februari 2026.

Pertemuan tersebut menghadirkan TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, serta KDEKS. Para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara juga turut hadir bersama pemangku kepentingan lintas sektor.

Forum ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

Ekonomi Tumbuh 5,66 Persen, Inflasi Tetap Jadi Prioritas

Dalam pemaparannya, Gubernur menegaskan bahwa ekonomi Sulut tumbuh 5,66 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Sementara inflasi tahunan Sulawesi Utara hingga Desember 2025 tercatat 1,23 persen.

Meski inflasi terkendali, pengendalian inflasi Sulawesi Utara tetap menjadi fokus utama.

Gubernur mengungkapkan terdapat sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras dan sektor pendidikan tinggi sebagai kontributor terbesar.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi. Pemerintah juga mengoptimalkan peran BUMD Pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga.

Selain itu, langkah cepat seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga akan dijalankan secara tepat sasaran.

Empat Pilar Transformasi Ekonomi 2026

Arah Kebijakan Strategis Sulawesi Utara 2026 menitikberatkan pada empat pilar utama, yakni transformasi digital, percepatan pertumbuhan ekonomi, perluasan akses keuangan inklusif, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Transformasi digital Sulawesi Utara diharapkan mampu mempercepat digitalisasi ekonomi daerah dan memperkuat daya saing.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan strategi ekonomi Sulut 2026 membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tegasnya.

Melalui Arah Kebijakan Strategis Sulawesi Utara 2026, pemerintah provinsi berkomitmen menjaga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah guna menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.

• Pemkab Bolsel dan Perwakilan BI Gelar Rapat High Level Meeting Inflasi Daerah Sulut
• Wabup Bolsel Hadiri Rakor High Level Meeting di Kantor BI Sulut